Kontradiksi antara Udara Jakarta yang Pekat, Tarif KRL Makin Berat, Kaum Menengah Tercekat

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah merencanakan kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar 30 – 50 % berlaku mulai tahun 2025.

Berbarengan dengan kondisi semakin buruknya kualitas udara khususnya wilayah Jakarta dan sekitar akibat polutan dari kendaraan.

Nah, kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif KRL apakah mempertimbangkan bakal beralihnya terutama masyarakat menengah ke moda transportasi pribadi.

Baca Juga: Dari Udara Dingin hingga Perubahan Cuaca Ekstrim yang Menghantui Sebagian Wilayah di Indonesia, Ternyata ini Penyebabnya

Dengan tarif KRL berbasis NIK yang bakal diterapkan, kelas menengah makin terhimpit karena harus menghadapi biaya hidup yang melonjak.

Padahal, salah satu alasan menggunakan transportasi umum dengan konsekuensi berdesakan adalah untuk menghemat pengeluaran.

Namun bila kemudian biaya lebih tinggi tidak mustahil berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi dan menyumbang polutan dari kendaraan.

Masalah baru akan tumbuh diantaranya menambah kemacetan, notabene tinggal hitungan jari jumlah jalan yang tidak macet di Jakarta.

Baca Juga: Masalah Polusi dan Panas Jakarta, Ridwan Kamil Tebar Janji Penghijauan Tiga Kali Lipat Apabila Menang Pilgub

Sebuah lingkaran yang tak terputus, tarif KRL bertambah menyebabkan kendaraan di jalanan membludak lalu macet parah dan polusi udara terhirup.

Jakarta berulang kali tercatat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan menyebabkan 10.000 nyawa hilang setiap tahunnya.

Sebanyak 67% emisi PM2,5 yang merupakan partikel halus berbahaya bagi kesehatan, berasal dari sumbangan transportasi.

Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor menjadi salah satu kontributor utama dalam pencemaran udara Jakarta.

Baca Juga: Pidato Perdana Ridwan Kamil Usai Deklarasi Dirinya Sebagai Cagub DKI Jakarta, Singgung Soal Banjir dan Polusi di Ibu Kota

Belum selesai masalah kualitas udara, beban hidup kelas menengah semakin berat dengan adanya kebijakan tarif KRL berbasis NIK yang akan dierlakukan mulai 2025.

Kebijakan pemerintah ini bukannya untuk mengatasi masalah polusi, malah menambah beban ekonomi masyarakat dengan kenaikan biaya transportasi umum.

Mengapa belum ada kebijakan yang berpihak pada kaum menengah dengan kecilnya biaya transportasi umum, sukur-sukur gratis subsidi dari pemerintah.***