PPKM Level 3 Serentak Pada Libur Nataru Berdampak Bagi Industri Hotel dan Restoran

 

BOGOR TENGAH, AYOJAKARTA - Rencana kebijakan pemerintah pusat, yang akan memberlakukan PPKM Level 3 di seluruh wilayah di Indonesia menuai beragam respon berbeda dari sejumlah kalangan.

 

Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah pusat, demi menekan potensi lonjakan kasus Covid-19 pada momen libur natal dan tahun baru (Nataru) pada tahun ini.

 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat, yang akan pemberlakukan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang.

 

Pasalnya, hal tersebut tentunya akan memberikan dampak tersendiri bagi para pelaku hotel dan restoran. Mengingat natal dan tahun baru pada tahun ini direncanakan bakal menjadi titik balik geliat hotel dan restoran di masa pandemi Covid-19 ini.

 

"Tentunya kebijakan ini akan sangat berdampak bagi hotel dan restoran. Yang biasa setiap momen akhir tahun ini kami gunakan untuk menaikkan revenue menutupi operasional kami yang terganggu dampak pandemi di awal tahun, sekarang terancam gagal," katanya, Minggu 21 November 2021.

 

Berdasarkan data dan laporan yang ada padanya, saat ini rata-rata jumlah okupansi hotel dan restoran di Kota Bogor berada di angka 85 persen. Hal itu terjadi pasca Kota Bogor berstatus PPKM Level 1.

 

Dengan adanya rencana pemberlakuan PPKM Level 1 untuk seluruh daerah di Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 nanti, hal ini tentunya menjadi pukulan bagi para pelaku di bidang jasa hotel dan restoran.

 

Pasalnya, sejumlah hotel dan restoran sudah menyiapkan sejumlah promo khusus untuk menarik jumlah kunjungan pada momen perayaan natal dan tahun baru.

 

"Mau tidak mau kalau kebijakan ini diterapkan, kami di PHRI harus kembali mensosialisasikan lagi kepada pihak menejemen dan pengelola tentang kebijakan ini," ujarnya.

 

Kendati demikian PHRI Kota Bogor akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Hanya saja, ia pun mengkritisi terkait pengawasan, khususnya kegiatan selain di hotel dan restoran.

 

"Tentunya kami akan patuh dengan aturan pemerintah. Tapi kami minta jangan sampai hotel dan restonya dibatasi, tetapi jalan-jalan tetap ramai, tempat-tempat lain penuh. Karena itu tidak adil dan berpotensi menimbulkan kecemburuan," tutupnya.