Catatan Penting Komisi IV DPRD untuk Pemkot Bogor

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan saat memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah instansi di lingkungan pemerintahan Kota Bogor (Dok Humpropub DPRD Kota Bogor)
KOTA BOGOR, AYOJAKARTA - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 telah rampung dilaksanakan oleh jajaran DPRD Kota Bogor bersama instansi pemerintah terkait.
Setidaknya, ada sejumlah catatan penting dari Komisi IV DPRD Kota Bogor yang mesti diperhatikan Pemkot Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan mengatakan, pihaknya menginginkan adanya peningkatan dalam pelayanan kesejahteraan sosial untuk masyarakat.
Sebab menurutnya sejauh ini aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) milik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor masih belum maksimal, karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola.
"Sampai saat ini kami belum puas dengan aplikasi Solid. Sistemnya bagus tapi SDM kurang mendukung. Dinsos harus mengembangkan SDM ini hingga level kelurahan agar lebih maksimal," katanya, Rabu 10 November 2021.
Tak hanya itu, Mohan juga turut menyoroti pelayanan rumah sakit khususnya RSUD Kota Bogor. Meski tren Covid-19 mengalami penurunan kasus, namun pihaknya meminta agar RSUD Kota Bogor tetap siap siaga dan berbenah diri untuk mengantisipasi hal yang tidak dinginkan terjadi.
"RSUD Kota Bogor harus mulai berbenah diri agar siap menghadapi gelombang berikutnya atau adanya penanganan penyakit lainnya. Kemarin itu kita sudah maksimal RSUD Kota Bogor sudah bagus. Sekarang harus ditingkatkan lagi agar tidak kaget nantinya, yang kemarin kita jadikan pelajaran," pintanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti sektor pendidikan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Dinas Pendidikan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sistem pembelajaran tatap muka yang saat ini tengah berjalan.
"Jangan sampai kita lengah sehingga ada kasus Covid-19 yang muncul. Kami juga akan turut mengawasi sekolah-sekolah agar siswa-siswi bisa belajar dengan tenang," ungkapnya.
Tak hanya itu, masalah tawuran pelajar juga masih menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dimana kordinasi dengan Satgas Pelajar dan KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus ditingkatkan agar terjalin komunikasi yang baik.
"Tentu target kami adalah Kota Bogor zero tawuran dan menjadi kota pendidikan. Apalagi RAPBD pendidikan Kota Bogor cukup besar yakni Rp491 miliar untuk tahun 2022," kata dia.
Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih
cepat
Share this article
Aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) milik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor masih belum maksimal, karena minimnya Sumber Daya Manusia.