JAKARTA PSBB TOTAL: DKI Belum Jelas Soal Aturan Keluar Masuk Jakarta—Bogor Kata Wali Kota Bima Arya

TEBET, AYOJAKARTA.COM: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah merilis bahwa mulai Senin 14 September akan berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta, tidak lagi menerapkan PSBB transisi. Namun, langkah itu tidak diikuti oleh daaerah penyangga seperti Kota Bogor yang lebih memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas.

PSB Mikro dan Komunitas di Kota Bogor yang harusnya berakhir 11 September, diperpanjang sementara oleh Wali Kota Bogor Bima Arya sampai dengan 14 September 2020. Kebijakan itu merupakan respons atas pernyataan Gubernur Anies bahwa PSBB total akan berlaku lagi di Ibu Kota.

Pada Jumat, 11 September, Bima Arya mengikuti pemaparan hasil riset bertajuk Survei Persepsi Risiko Covid-19 yang disampaikan Associate Professor Nanyang Technological University Sulfikar Amir secara virtual dari Balai Kota Bogor.

“Hasil riset yang disampaikan tadi menguatkan landasan Pemerintah Kota Bogor untuk menerapkan secara maksimal PSBMK (Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas) dan tidak memilih PSBB,” ungkap Bima Arya.

Riset yang dilakukan 15 Agustus hingga 1 September 2020, menurut Bima Arya, menyadarkan jajaran Pemerintah Kota Bogor akan kelemahan dalam memberikan sosialisasi. Dengan begitu, ke depan Pemkot Bogor akan lebih memperkuat edukasi secara maksimal dengan melibatkan dokter dan tokoh agama sehingga diharapkan warga Kota Bogor lebih sadar dan paham bahwa Covid-19 itu berbahaya dan nyata.

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Di Balik Lelaki Sukses, Ada…?

“Selain itu Pemkot akan memperkuat protokol kesehatan yang kolaboratif dengan semua pihak,” katanya.

Hal tersebut tidak terlepas dari hasil riset yang dipaparkan bahwa sebagian besar warga Kota Bogor belum teredukasi dengan baik dan 90 persen warga terpapar secara ekonomi. Atas dasar tersebut, Bima beralasan memilih memaksimalkan penerapan PSBMK.

Hasil riset juga menunjukan bahwa Kota Bogor memiliki modal sosial yang luar biasa berupa solidaritas yang kuat antarsesama warga. Untuk itu, program Jaga Asa (Jaringan Keluarga Asuh Kota) akan digencarkan kembali, dimana keluarga yang mampu secara ekonomi bisa membantu keluarga yang membutuhkan.

“Jadi bisa dibayangkan ketika tidak teredukasi, tidak paham dan terpapar secara ekonomi, kemudian kita terapkan PSBB secara ketat tanpa dibantu secara ekonomi, maka tidak mungkin,” ujarnya.

Selain itu, menurut Bima Arya,penerapan PSBB membutuhkan jumlah personil yang cukup untuk mengamankan, butuh anggaran bantuan sosial yang cukup. Berdasarkan hasil riset, sebanyak 50 persen bingung covid-19 buatan manusia atau bukan. “Bahkan yang percaya Covid-19 buatan manusia sebanyak 14 persen.”

AYO BACA : Cara Mudah Mencairkan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan via Lapak Asik Online

Rencananya, PSBMK secara lebih maksimal akan diumumkan Pemkot Bogor pada Senin (14/9/2020) mendatang. Sebelumnya, pada Kamis 10 September, Bima Arya mengaku Bogor masih menunggu informasi terkini hasil rakor yang digelar Pemprov DKI dan Jawa Barat dengan kementerian terkait. Selain itu juga Kota Bogor menunggu informasi terkini data dari Gugus Tugas Nasional terkait status wilayah atau zonasi.

“Sambil menunggu itu, kami masih mempelajari data-data. Untuk PSBMK Kota Bogor akan diperpanjang selama 4 hari kedepan hingga Senin, 14 September," ungkap Bima Arya seusai rapat pembahasan pelaksanaan dan penerapan PSBB DKI Jakarta bersama para kepala daerah se-Jabodetabek secara online dari Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Kamis (10 September 2020).

PERLU KOORDINASI

Pada pertemuan virtual tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan mendengarkan masukan dari para kepala daerah di Kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

‘Kondisi Jakarta saat ini memang darurat dan harus diselaraskan. Pemprov DKI Jakarta masih merasa perlu untuk memantapkan lagi rencana tersebut selain itu diperlukan juga koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat,” kata Bima.

Penerapan PSBB DKI Jakarta, lanjut Bima, memiliki plus minus. Kemungkinan terpaparnya warga Kota Bogor akan berkurang karena jika betul-betul diterapkan, warga Bogor yang bekerja di Jakarta maka akan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Sisi minusnya adalah akan banyak warga Jakarta yang lari ke Bogor akibat penerapan PSBB secara ketat di Ibu Kota.

“Jadi di Jakarta masih perlu dimatangkan lagi, dan Kota Bogor akan menyesuaikan seperti apa langkah yang akan kami ambil. Saya meminta Pak Gubernur untuk memperjelas, terkait aturan keluar masuk Jakarta-Bogor. Selanjutnya berdasarkan data, mulai banyak pasien Covid-19 yang datang itu dari Jakarta,” terang Bima.

Rencananya pada Sabtu (12/9/2020) Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait. Sedangkan Rakor dengan para kepala daerah kawasan Bodebek dan Pemprov Jabar rencananya akan digelar pada Senin (14 September).

AYO BACA : Teruntuk Murid di Jakarta, Kalian Masih Harus Belajar dari Rumah Dulu Ya...