JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat tidak akan membatalkan rencana razia pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, menegaskan bahwa Depok memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15/2013 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perda Nomor 9/2017 tentang Kota Layak Anak. Dua Perda itu diharapkan dapat mengantisipasi wabah penyimpangan sosial termasuk LGBT.
Pemkot Depok tetap bakal merazia kos-kosan dan apartemen untuk memantau warga dengan aktivitas seksual menyimpang, termasuk LGBT.
"Sudah bukan rahasia umum lagi, kosan dan apartemen kerap dijadikan basecamp untuk melakukan aktivitas seks bebas, seks di luar pernikahan dan aktivitas prostitusi yang dapat dipidanakan," tutur Pradi.
AYO BACA : Wali Kota Depok Perintahkan Razia LGBT dan Bentuk Crisis Center
Pradi tekankan bahwa Kota Depok adalah kota religius dan tidak ada agama apapun yang melegalkan LGBT dan prostitusi.
"Kota Depok itu kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kami tak pandang bulu menindak warga yang melakukan aktivitas seks bebas, termasuk pengidap LGBT," tegasnya.
Pradi menyebut ada beberapa langkah lain yang perlu dilakukan para orang tua agar anak-anaknya terhindar dari pengaruh LGBT. Misalnya, orang tua harus mendampingi anak-anaknya saat anak beraktivitas di media sosial atau saat menonton televisi.
"Orang tua hendaklah memberi edukasi dan pemahaman kepada anak mereka tentang bahaya LGBT, sesuai dengan nilai dan norma agama yang dianut dalam keluarga mereka. Cegah mereka agar tidak terpengaruh ajakan berbuat zina, baik itu sesama jenis maupun lain jenis," ucap Pradi.
Share this article
Pradi tekankan bahwa Kota Depok adalah kota religius dan tidak ada agama apapun yang melegalkan LGBT dan prostitusi.