Viral Postingan Tentang Ilusi Pemangkasan Gaji DPR, Ada 2 Tunjangan yang Layak Dihapus

AYOJAKARTA.COM - Sebuah unggahan di media sosial Instagram bertajuk “Ilusi Pemangkasan Gaji DPR” viral dan sudah dibagikan lebih dari 29 ribu kali.

Postingan ini menyoroti struktur gaji anggota DPR yang disebut tetap tinggi meski ada pemangkasan, serta menyebut ada dua tunjangan yang layak dihapus yaitu bantuan listrik dan telepon, serta tunjangan asisten anggota.

Isu ini mencuat setelah Pimpinan DPR RI resmi mengumumkan pemangkasan tunjangan pada akhir Agustus 2025.

Baca Juga: Cashback Pajak Kendaraan, Bank bjb Luncurkan bjb T-Samsat Merdeka

Keputusan ini menjadi respons atas tuntutan aksi 17+8 Agustus 2025 yang menelan korban jiwa. Tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan dipastikan dihapus, bersama pemangkasan biaya komunikasi, transportasi, hingga moratorium kunjungan kerja luar negeri nonkenegaraan.

Rincian Pendapatan DPR Setelah Pemangkasan

Menurut keputusan terbaru, pendapatan anggota DPR kini lebih transparan. Gaji pokok Rp4,2 juta ditambah tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan keluarga, uang sidang, serta tunjangan beras. Jika ditotal, gaji pokok dan tunjangan melekat mencapai Rp16,7 juta.

Selain itu, ada tunjangan konstitusional seperti biaya komunikasi dengan masyarakat Rp20,03 juta, tunjangan kehormatan Rp7,18 juta, serta honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Totalnya sekitar Rp57,4 juta.

Baca Juga: Isu Raffi Ahmad Bakal Gantikan Dito Ariotedjo Sebagai Menpora, Istana Beri Jawaban Begini

Dengan potongan pajak PPh 15% senilai Rp8,61 juta, anggota DPR kini menerima take home pay Rp65,59 juta.

Jumlah ini jauh menurun dibanding periode sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari Rp104 juta karena adanya tunjangan rumah Rp50 juta. Secara persentase, terjadi penurunan sekitar 37%.

Kritik Publik dan Transparansi

Meskipun angka pendapatan DPR kini turun signifikan, warganet menilai pemangkasan belum cukup. Postingan viral menyebut, selain tunjangan rumah, seharusnya bantuan listrik/telepon Rp7,7 juta dan tunjangan asisten Rp2,25 juta juga dihapus permanen.

Baca Juga: Raih Opini WTP ke-9, Menag: Jangan Hanya Prestasi Administratif, Harus Ada Dampak Sosial

Pimpinan DPR, melalui Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan langkah ini adalah bagian dari upaya memperbaiki citra lembaga, merespons aspirasi rakyat, dan mengembalikan kepercayaan publik.

Selain pemangkasan, DPR juga berjanji memperkuat transparansi dalam proses legislasi dan pengawasan. Kasus ini menunjukkan betapa sensitifnya isu gaji pejabat publik.

Meskipun DPR telah memangkas tunjangan besar seperti rumah dan transportasi, publik masih menyoroti keberadaan tunjangan tambahan yang dinilai tidak relevan.

Diskursus tentang ilusi pemangkasan gaji DPR menegaskan tuntutan masyarakat agar parlemen benar-benar berbenah dan lebih akuntabel.***

Baca Juga: SR023T3 & SR023T5 Resmi Dirilis, Cara Investasi di BRImo dengan Kupon dan Cashback Besar