Terungkap! Inilah Kementerian yang Terkena Dampak Paling Parah dari Efisiensi Anggaran 2025

AYOJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto secara resmi memerintahkan untuk menghemat anggaran hingga Rp 306 triliun pada tahun ini.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Adapun rincian target efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun, yaitu belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun.

Terdapat sejumlah cara dari kementerian dan lembaga untuk melakukan penyesuaian belanja operasional, seperti:

Baca Juga: Apple Rilis iOS 18.3.1: Perbaikan Bug dan Peningkatan Performa, Pengguna iPhone 16 Series Segera Update! Ini Alasannya...

- Memperbanyak working from anywhere (WFA)
- Membatasi jam kerja kantor
- Mengurangi perjalanan dinas
- Efisiensi pemakaian listrik
- Menghilangkan operasional jemputan pegawai
- Mengoptimalkan rapat-rapat secara daring.

Salah satu lembaga yang terkena dampak paling parah dari adanya efisiensi anggaran 2025 adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pemangkasan anggaran yang dialami Kementerian PU mencapai Rp 81,38 triliun dari awal yang ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.

Baca Juga: Penantian Berakhir! Vivo V50 5G Meluncur 17 Februari dengan Fitur Premium dan Harga Terjangkau

Angka tersebut menunjukkan pengurangan hampir 75 persen dari anggaran awal yang sebelumnya telah direncanakan.

Diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan akan sulit untuk dilakukan.

Salah satu proyek yang terkena imbasnya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi salah satu proyek ambisius pemerintah.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, kemajuan proyek IKN berpotensi terhambat.

Efisiensi anggaran yang dialami oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga lainnya merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara.

Namun, adanya kebijakan ini bisa menimbulkan dampak negatif yang tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Karena pembangunan infrastruktur serta layanan publik bisa terdampak dari adanya kebijakan ini.***