TEBET, AYOJAKARTA.COM – Militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan kondisi darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021). Hal itu dilakukan setelah penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik di negara tersebut, termasuk Aung San Suu Kyi.
Dilansir dari ynetnews, penahanan Aung San dilakukan sebagai respons atas kecurangan pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020. Diketahui, militer Myanmar juga memblokade Kota Yangon pada senin pagi waktu setempat.
AYO BACA : Aung San Suu Kyi Diculik Militer, Myanmar Memanas
Atas kejadian tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, Kemlu menegaskan empat poin atas apa yang sedang terjadi di Myanmar.
“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar,” tulis Kemlu dalam pernyataannya, Senin (1/2/2021).
AYO BACA : Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap
Poin kedua, sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” lanjut Kemlu pada poin ketiganya.
Terakhir, dalam hal ini, Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk.
Selain ketegangan yang terjadi, diketahui koneksi internet di Myanmar dilaporkan sangat terganggu. Organisasi pemantau keamanan siber dan tata kelola Internet, NetBlocks, melaporkan jaringan internet di Myanmar mulai terganggu pada Senin pukul 03.00 waktu setempat.
“(Gangguan internet) memiliki dampak subnasional yang signifikan termasuk di ibu kota, dan kemungkinan akan membatasi liputan (penangkapan Aung San) yang tengah berlangsung," ujar NetBlocks sebagaimana dilansir dari AFP.
AYO BACA : Lakukan Tindakan Ilegal, Nelayan WNI Dipulangkan dari India
Share this article
Militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan kondisi darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021). Hal itu dilakukan setelah penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik di negara tersebut, termasuk Aung San Suu Kyi.