TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan kondisi darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021). Hal itu dilakukan setelah penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik di negara tersebut, termasuk Aung San Suu Kyi.
Dilansir dari ynetnews, penahanan Aung San dilakukan sebagai respons atas kecurangan pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020. Diketahui, militer Myanmar juga memblokade Kota Yangon pada senin pagi waktu setempat.
Atas kejadian tersebut, Amnesty Internasional mengeluarkan pernyataan tegas. Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International, Ming Yu Hah, mengatakan bahwa penangkapan Aung San Suu Kyi, pejabat senior dan tokoh politik lainnya di Myanmar sangat mengkhawatirkan.
“Militer Myanmar harus mengklarifikasi atas dasar hukum apa mereka ditahan. Mereka juga harus menjamin bahwa hak-hak mereka yang ditangkap dihormati sepenuhnya, termasuk terhadap perlakuan buruk, dan bahwa mereka memiliki akses ke pengacara pilihan mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus memastikan keberadaan mereka dan memberi mereka akses untuk mendapatkan kesehatan yang terjamin,” kata Ming Yu dalam keterangan resmi yang diterima Ayojakarta, Senin (1/2/2021).
AYO BACA : Aung San Suu Kyi Diculik, Junta Militer Kuasai Myanmar
Ming Yu menggarisbawahi peristiwa ini dapat mengancam represi militer dan impunitas yang dapat memperparah keadaan. Penangkapan aktivis politik terkemuka dan pembela hak asasi manusia, kata dia, seolah mengirimkan pesan mengerikan bahwa otoritas militer tidak akan mentolerir perbedaan pendapat apapun di tengah peristiwa yang sedang berlangsung di Myanmar.
“Kudeta dan tindakan keras militer sebelumnya di Myanmar telah menyebabkan kekerasan skala besar dan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan. Kami mendesak angkatan bersenjata untuk menahan diri, mematuhi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter dan agar tugas penegakan hukum dapat sepenuhnya dilanjutkan oleh kepolisian pada kesempatan sedini mungkin,” tegasnya menyampaikan.
Belum lagi berdasarkan informasi yang dilaporkan, koneksi internet di Myanmar dilaporkan sangat terganggu. Organisasi pemantau keamanan siber dan tata kelola Internet, NetBlocks, melaporkan jaringan internet di Myanmar mulai terganggu pada Senin pukul 03.00 waktu setempat.
“(Gangguan internet) memiliki dampak subnasional yang signifikan termasuk di ibu kota, dan kemungkinan akan membatasi liputan (penangkapan Aung San) yang tengah berlangsung," ujar NetBlocks sebagaimana dilansir dari AFP.
AYO BACA : Kudeta Myanmar, Kementerian Luar Negeri Indonesia Angkat Bicara
Ming Yu mengecam tindakan tersebut dapat menimbulkan ancaman yang lebih lanjut bagi masyarakat sipil. Belum lagi, Myanmar yang masih berperang dalam pandemi, blokade internet di Myanmar dapat membawa risiko di beberapa negara bagian Myanmar.
Sebagai informasi, Kepala Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari National League for Democracy (NLD) yang berkuasa, serta para pemimpin pemerintah daerah di Myanmar ditangkap hari ini, Senin (1/2/2021). Sejumlah pemimpin partai etnis dan mahasiswa, serta aktivis terkemuka dan pembela hak asasi manusia juga dilaporkan telah ditangkap.
Pagi harinya, sebuah stasiun televisi milik militer Myanmar mengumumkan status keadaan darurat selama satu tahun diberlakukan di Myanmar, di bawah wewenang Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing.
Militer dan partai afiliasinya, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), telah menuduh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) pada 8 November 2020. Dimana tuduhan tersebut membuat NLD memperoleh kursi mayoritas di parlemen.
Pada 15 November 2020, UEC mengonfirmasi kemenangan Aung San Suu Kyi dan NLD dalam pemilihan umum, yang mengambil 396 dari 498 kursi parlemen. Di tengah penangkapan dini hari, internet dan telepon padam di beberapa bagian negara, termasuk di ibu kota, Nay Pyi Taw, kota terbesar, Yangon, serta Negara Bagian Shan dan Kachin serta wilayah Mandalay dan Sagaing.
Share this article
Militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan kondisi darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021). Hal itu dilakukan setelah penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik di negara tersebut, termasuk Aung San Suu Kyi.