Orang Tua Murid Dukung Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di DKI Jakarta Dihentikan

TEBET, AYOJAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan uji coba Pembelajaran  Tatap Muka (PTM) sebanyak dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 7-29 April 2021 yang melibatkan 85 sekolah.

Tahap kedua PTM dilanjutkan pada 7-24 Juni 2021. Adapun pada tahap dua uji coba PTM di DKI Jakarta, ada lebih banyak sekolah yang ikut serta dibanding tahap pertama.

Pada tahap dua, ada sebanyak 226 sekolah di DKI Jakarta yang dibuka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 sekolah sudah melakukan pelatihan untuk pelaksanaan protokol kesehatan di masa uji coba PTM.

Namun, belum sampai berakhirnya tanggal perencanaan, uji coba PTM tahap dua terpaksa dihentikan akibat melonjaknya kasus Covid-19 di DKI Jakarta.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Widyastuti. Dia mengatakan pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Satgas Covid-19.

“Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama dengan Satgas, kita putuskan untuk sementara tidak dilanjutkan piloting tatap muka sambil nanti menunggu bagaimana situasi di DKI Jakarta,” ujar Widyastuti saat menjadi narasumber di BNPB, Kamis 17 Juni 2021.

Protokol Harus Dibuat Secara Detail

Juru Bicara Forum Orang Tua Murid (FOTM) DKI Jakarta Dewi Julia menyikapi kebijakan pemberhentian uji coba PTM di sekolah-sekolah di wilayahnya. Mewakili para orang tua murid, Dewi menuturkan setuju dengan diambilnya keputusan tersebut.

“Jadi alangkah lebih bijaksana bila proses PTM ditunda sampai dengan kondisi Covid-19 melandai,” ujarnya saat dihubungi Ayojakarta, Senin 21 Juni 2021.

Poin kedua yang digarisbawahi dari hasil evaluasinya, yaitu mengenai kesiapan dari masing-masing sekolah. Dewi menggarisbawahi bahwa dalam uji coba PTM tersebut, tidak semua sekolah mempunyai persiapan yang sama.

Dalam hal ini, kata dia, pemerintah harus mensosialisasikan kepada para orang tua murid terkait protokol kesehatan PTM secara detail. Dewi menuturkan sosialisasi diperlukan agar orang tua dapat memberikan masukan dan memberikan informasi kepada pemerintah semisal ada sekolah yang belum menerapkan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Jadi kalau dari kami, orang tua murid itu ingin semuanya secara lebih detail. Detailnya itu dari awal anak sampai di sekolah, protokol apa yang diterapkan oleh sekolah, masuk ke gerbang sekolah protokolnya seperti apa, mau masuk ke dalam kelas seperti apa, lalu sistem pembelajarannya harus jelas juga seperti apa, guru apakah hanya diam di depan menerangkan, bagaimana posisi murid-murid ini, bangku-bangku diatur seperti apa, itu harus jelas sekali,” beber Dewi.

Tidak hanya sampai di sana, menurutnya, pemerintah khususnya daerah harus memberikan gambaran atau teknis pada saat istirahat atau pada saat anak murid harus keluar dari sekolah setelah selesai melakukan PTM.

“Itu juga harus ada protokol-protokol yang jelas, karena kita tahu untuk anak SD dan SMP mungkin edukasinya harus lebih sering. Sehingga mereka terbiasa harus masuk ke dalam mindsetnya,” tutur Dewi.

Kemudian dia juga mengatakan aturan detail yang seharusnya diberi pemerintah, juga didukung oleh sekolah yang aktif member edukasi kepada anak-anak dan orang tua murid.

“Mungkin penerapan ini via zoom dulu. Nanti akan seperti ini dan itu, lalu mungkin ada video yang diputar seperti simulasi sebelum anak-anak masuk sekolah. Lebih jelas dan memberikan rasa senang dan tidak was-was bagi orang tua murid selama murid bersekolah (offline),” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjabarkan aturan uji coba PTM. Dia menyebut beberapa aturan seperti, uji coba PTM hanya diikuti oleh murid dari kelas 4 SD hingga 12 SMA/SMK, pembelajaran hanya dilakukan selama satu kali dalam satu minggu untuk setiap jenjang pendidikan, setelah itu kegiatan belajar-mengajar akan diliburkan karena gedung sekolah disterilisasi, jumlah peserta didik dibatasi maksimal 50 persen dari daya tampung per kelas, jaga jarak 1,5 meter per siswa, penutupan perpustakaan dan kantin, serta peniadaan kegiatan ekstrakurikuler.

“Materi pembelajaran kami prioritaskan dulu dengan mater-materi esensial yang sangat dibutuhkan,” kata Nahdiana saat berada di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.

Pemerintah Harus Cari Formula yang Tepat

Dewi adalah salah satu orang tua yang tidak mengizinkan anaknya melakukan sekolah tatap muka. Namun, rekan-rekan sebayanya ada yang mengizinkan anak mereka untuk melakukan pertemuan secara offline. Dia mengatakan bahwa anak-anak yang sempat melakukan uji coba PTM sangat senang.

Di satu sisi, Dewi menyetujui bahwa pendidikan normal dengan tatap muka lebih efektif, terutama untuk kebaikan kondisi peserta didik. Tetapi di sisi lainnya, Dia menegaskan bahwa orang tua tidak hanya harus konsen soal bagaimana sistem pendidikan berjalan dengan baik, namun juga soal kesehatan.

Dewi bercerita sebagai orang tua, saat ini dirinya merasa serba salah dengan kondisi pendidikan di era pandemi saat ini. Dia mengalami kekhawatiran ketika anaknya harus bersekolah tatap muka di tengah badai Covid-19 yang mengancam, dan dia juga khawatir jika anaknya terlalu lama melakukan sekolah daring.

“Jadi saya rasa lebih bijaknya pemerintah harus benar-benar mengawasi apakah sistem ini bisa berfungsi dengan baik. Berkenaan dengan kondisi Covid-19 yang semakin meningkat ini, saya rasa mungkin pendidikan dengan sistem online ini bisa dipelajari dengan serius juga oleh pemerintah,” tuturnya.

Selain itu baik pemerintah pusat maupun daerah, kata Dewi, dalam konteks era pandemi seperti saat ini harus dapat mencari satu formula dimana sistem pendidikan tatap muka bisa tergantikan oleh sistem daring. Sehingga nantinya, Dewi berharap agar sistem tersebut terkemas secara baik, seolah seperti belajar tatap muka di era normal.