TEBET, AYOJAKARTA.COM – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah DKI berunding dengan pengusaha untuk merumuskan insentif di sektor hotel, restoran, dan mal.
Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, mengatakan perlunya jalan tengah mengingat anggaran DKI yang deficit akibat pandemi Covid-19.
"Harus segera dicari jalan tengah agar insentif yang diberikan bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha, namun juga tidak terlalu mengganggu keuangan daerah," kata Anthony dalam keterangan tertulis yang diterima Ayojakarta.com, Jumat (16/10/2020).
AYO BACA : Pemkot Jaktim Gelar Simulasi Penempatan Pasien OTG di TMII
Pemprov DKI, kata Anthony, harus sensitif dengan kesulitan yang dialami warga dan pelaku usaha. Khususnya pengusaha di sektor hotel, restoran, dan mal yang menurutnya banyak menyerap tenaga kerja. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, para pelaku usaha diharapkan dapat terus memberikan penghasilan kepada karyawannya.
PSI mencatat terdapat sekitar 80 mal di Ibukota Jakarta. Masing-masing mal mempekerjakan kira-kira dua ribu karyawan. Angka ini, lanjut Anthony, belum termasuk karyawan hotel, restoran, rumah makan, dan kafe di luar mal.
Dia mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bisa terjadi apabila para pengusaha gulung tikar secara permanen. Untuk itu, perlu ada intervensi dari pemerintah, salah satunya dengan memberikan insentif.
AYO BACA : Gencarnya 3T dan Edukasi 3M Turunkan Kasus Positif Covid-19 di Kecamatan Cilincing
Anggota Komisi C DPRD DKI Bidang Keuangan ini memberikan opsi adanya keringanan pajak, menetapkan skema cicilan pembayaran pajak, ataupun menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada karyawan terdampak Covid-19 di tiga sektor tersebut.
"Jangan sampai pemerintah terlalu terlalu bernafsu mengejar target pendapatan, namun malah membunuh ekosistem usaha, sehingga ratusan ribu rakyat kehilangan pekerjaan," ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga memberikan opsi Pemprov DKI juga dapat memberikan keringanan dan atau pengurangan pajak dan retribusi.
“Contoh pajak yang berpengaruh seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Bisa juga dengan memberikan opsi berupa skema pembayaran cicilan pajak dan retribusi untuk menjaga agar arus kas tetap lancar,” kata Anthony.
Share this article
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah DKI berunding dengan pengusaha untuk merumuskan insentif di sektor hotel, restoran, dan mal.