MATRAMAN, AYOJAKARTA.COM -- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pihak universitas mendata mahasiswa yang mengikuti demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan menyusul adanya temuan 123 demonstran reaktif Covid-19.
Wiku mengatakan, identifikasi terhadap mahasiswa yang ikut demo sebagai langkah antisipatif. Satgas Covid-19 khawatir temuan kasus reaktif tersebut menjadi klaster baru penularan Covid-19.
"Sebagai antisipasi aksi lanjutan, kami imbau agar pihak universitas yang mahasiswanya mengikuti kegiatan tersebut untuk mengidentifikasi dan testing," kata Wiku dalam telekonferensi pers dari Graha BNPB, Selasa (13/10/2020).
Jika ada mahasiswa yang ternyata reaktif, Wiku meminta universitas menelusuri kontak terdekat. Dia juga menyarankan agar disediakan lokasi isolasi mandiri untuk mahasiswa yang reaktif Covid-19.
"Bagi mahasiswa yang testingnya reaktif, agar segera ditelusuri kontak terdekatnya. Sediakan juga lokasi isolasi bagi mahasiswa yang terindikasi reaktif atau positif," jelasnya.
Untuk diketahui, Satgas Covid-19 melaporkan adanya ratusan demonstran reaktif Covid-19. Data ini berdasarkan pemeriksaan terhadap demonstran yang ditangkap aparat.
Wiku menyebutkan, 123 dari 2.490 demonstran yang diamankan ternyata reaktif Covid-19. Jumlah ini berasal dari beberapa provinsi di antaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Yogyakarta.
"Data sementara, massa yang diamankan TNI-Polri yang mengawal jalannya demonstrasi di beberapa provinsi, satgas sangat prihatin dengan ditemukannya kasus reaktif Covid-19," ujarnya.
Temuan kasus reaktif ini membuat Satgas Covid-19 khawatir. Dalam dua sampai tiga pekan ke depan, kata Wiku, jumlah kasus Covid-19 berpeluang meningkat akibat adanya demonstrasi.
"Ini adalah cerminan puncak gunung es dari hasil pemeriksaan yang merupakan contoh kecil saja bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan luas," ungkap Wiku.
Share this article
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta pihak universitas mendata mahasiswa yang mengikuti demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu.