JAKARTA PSBB KETAT: Dinas Nakertrans Jakpus Sesalkan Perusahaan Esensial yang Langgar Aturan

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat DKI Jakarta telah memasuki pekan kedua. Pada pekan pertama, mulai 14 September sampai 20 September 2020, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans) Jakarta Pusat telah menutup 13 perkantoran di wilayahnya.

Menurut Kepala Seksi Pengawasan Nakertrans Jakarta Pusat, Kartika Lubis, dari 13 kantor yang ditutup, terdapat 11 kantor yang melanggar aturan. Pelanggaran aturan tersebut, kata dia, melebihi kapasitas dari aturan PSBB dan tidak melakukan jaga jarak.

Dua kantor lainnya ditutup karena didapati adanya karyawan yang positif Covid-19 tapi tidak melaporkan. "Kantor pelanggar PSBB itu ditutup dan dihentikan sementara agar tidak beroperasi selama 3x24 jam sesuai dengan ketentuan dalam Pergub DKI 88 tahun 2020," jelasnya, dilansir dari pusat.jakarta.go.id, (21/9/2020).

Kartika membeberkan sejumlah nama perusahaan yang ditutup itu. Salah satunya yaitu PT PADA IDI yang bergerak di sektor energi batu bara. Kantor tersebut terletak di Gedung Plaza Slipi lantai 5.

"Walaupun mereka di sektor esensial mereka harusnya tidak melanggar aturan. Kemarin disidak mereka malah sudah beroperasi 100 persen. Seharusnya kan 50 persen saja. Mereka punya pegawai 46 orang dan tanpa jarak semua kerjanya," ucapnya.

Kartika menyesalkan adanya perusahaan-perusahaan esensial yang masih nakal meski telah diberikan izin beroperasi dengan kapasitas 50 persen selama PSBB jilid 2.

"Kita harap ada kesadaran dari para pengelola dan pemilik perusahaan, jika mau benar-benar Covid-19 cepat selesai mereka harus bantu kami untuk jalankan aturan sesuai Pergub 88 tahun 2020," pungkasnya.

AYO BACA : JAKARTA PSBB KETAT: Tiga Hari Tutup, Gedung Pemkot Jakpus akan Dibuka Besok

Hari ini, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat DKI Jakarta memasuki pekan kedua sejak diberlakukan mulai Senin, 14 September 2020. Dalam penerapan PSBB kali ini, ada tiga faktor yang akan diawasi.

Pertama, ketentuan pembatasan karyawan yang bekerja di kantor maksimal 25% dari seluruh karyawan. Kedua, kepatuhan protokol kesehatan. Ketiga, penemuan karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyebut kasus penularan Covid-19 paling banyak terjadi di perkantoran. "Saat ini kita menyaksikan justru kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran," kata Anies dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/9/2020).

Oleh karena itu, Anies mengatakan PSBB yang di mulai sejak Senin kemarin memang bakal fokus melakukan pengetatan di perkantoran ibukota. Dia juga menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kecuali 11 sektor usaha.

Adapun 11 Usaha yang masih diperkenankan bekerja di kantor sebagai berikut:

1.     Kesehatan

2.     Bahan pangan makanan dan minuman

AYO BACA : Ketua DPRD DKI Jakarta Minta Pengawasan PSBB Diperketat hingga Tingkat RT/RW

3.     Energi

4.     Komunikasi dan teknologi informasi

5.     Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal

6.     Logistik

7.     Perhotelan

8.     Konstruksi

9.     Industri strategis

10.  Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu

11.  Kebutuhan sehari-hari

AYO BACA : UPDATE CORONA DKI JAKARTA 20 SEPTEMBER: Positif Covid-19 Bertambah 1.079 Kasus