Saefullah, Putra Betawi Asal Rorotan Jabat Sekda DKI Sejak Era Jokowi

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM – Almarhum Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah bukanlah orang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sampai akhirnya, ia menjabat sebagai sekretaris daerah dari era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Djarot Saiful Hidayat, hingga saat ini Anies Baswedan.

Berikut ini Ayojakarta merangkum beberapa fakta mengenai Sekda DKI Saefullah :

1. Putra Asli Betawi

Sekda DKI, Saefullah, merupakan salah satu putra asli Betawi yang lahir di wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada 11 Februari 1964. Ya, tepat pada tahun ini Saefullah berusia 56 tahun saat menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat.

2. Pernah Jadi Wali Kota Jakarta Pusat

Sebelum menjabat sebagai Sekda DKI, Saefullah pernah mendudukiposisi strategis Pemprov DKI. Pertama kali ia memangku jabatan sebagai Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat (2003-2004), lalu menjadi Kepala Subdinas SLTP DKI Jakarta (2004-2008), hingga naik sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta (2008).

Karir Saefullah di lingkungan Pemprov DKI nampak cemerlang dan tak membutuhkan waktu lama untuk melangkah ke posisi jabatan tinggi. Pasalnya, setahun setelahnya ia menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta (2009-2010), kemudian diangkat menjadi Wali Kota Jakarta Pusat (2008-2014).

3. Sosok yang Terpelajar

AYO BACA : Sekda Saefullah Sempat Pamit ke Anies Sebelum Wafat

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Saefullah merupakan seseorang yang gemar mengenyam pendidikan selagi bisa dan mampu. Terbukti, setelah menyelesaikan S1 di IKIP Muhammadiyah Jakarta pada 1988, dirinya melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta dan lulus pada 2000. Sembilan tahun kemudian, ia kembali mengejar pendidikan di Universitas Padjajaran Bandung untuk mendapat gelar S3.

4. Pengurus Organisasi

Selain berpengalaman menjabat posisi strategis di Pemprov DKI, Saefullah juga aktif dalam kepengurusan organisasi. Dia terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI selama lima tahun (2016-2021).

Saefullah mengantongi empat suara dan berhasil menyisihkan rivalnya, KH Muhidin Ishak yang hanya mendapat dua suara. Pascaterpilih jadi Ketua PWNU DKI, saat itu Saefullah mengatakan bakal menyelesaikan tiga pekerjaan rumah sesuai amanat Muktamar Pengurus Besar NU (PBNU) di Jombang, Jawa Timur.

Pertama, merapihkan lembaga pendidikan milik PWNU DKI saat ini. Kedua, membenahi sumber daya manusia (SDM), manajemen dan sebagainya. Ketiga, menata kembali lembaga kesehatan yang ada.

5. Sekda “Sakti” untuk 4 Gubernur DKI

Saefullah dilantik menjadi Sekda DKI pada 2014 lalu. Dia dilantik oleh Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur menggantikan sementara Gubernur DKI Joko Widodo yang cuti karena maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Tak hanya berhenti sampai di situ, Saefullah kemudian kembali menjadi Sekda DKI era Gubernur Ahok, lalu berlanjut di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

AYO BACA : Anies: Pak Sekda Bekerja Siang-Malam Perangi Covid-19

Hingga saat ini Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, masa jabatan Saefullah sebagai Sekda DKI diperpanjang. Seharusnya, jabatan tersebut berakhir pada 11 Juli 2020 lalu, tetapi saat itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merekomendasi masa jabatan Sekda DKI diperpanjang karena melihat sosok Saefullah memiliki kinerja yang bagus dan kompetisi yang memuaskan.

6. Pasang Badan Bela Anies

Saefullah pasang badang ketika Gubernur DKI Anies Baswedan diserang terkait anggaran DKI. Ia menampik segala tuduhan bahwa kepemimpinan di bawah Anies tidak transparan. Saat itu, Saefullah menegaskan draf rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 sudah diserahkan ke DPRD DKI sejak 5 Juli 2019.

Ia kecewa adanya pernyataan bahwa draf berupa rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 baru diserahkan menjelang menit terakhir saat pembahasan dengan dewan. 

Bahkan ada surat tanda terima baik melalui soft copy maupun hard copy. Pemprov DKI, kata Saefullah, juga telah bersurat kepada DPRD DKI Jakarta, meminta segera diadakan pembahasan anggaran mengingat jadwal pengetokan APBD 2020 pada 30 November 2019. 

"Kami kasih semua, terus bulan Oktober kami kasih surat lagi kepada yang terhormat pimpinan dewan yang saya sangat hormati dan seluruh anggota yang saya sangat cintai tolong ini anggaran saya dibahas," tegasnya. 

Saefullah menyebut, dua kali sudah Pemprov menyurati pimpinan DPRD untuk mengingatkan tenggat waktu pembahasan anggaran. "Kita sudah dua kali bersurat, itu last minute bagaimana? Mana yang last minute? Salah gitu," cetusnya.

Menurut dia, penyerahan draf KUA-PPAS untuk APBD 2020 juga telah dilakukan sesuai aturan Permendagri.

"Bahwa minggu kedua bulan Juli itu harus sudah masuk draft KUA-PPAS ke sana tanggal 5 minggu pertama apa kedua, kita lebih cepat apa lebih lambat, lebih cepat satu minggu sudah kita kasih. Itu suruh bahas gitu," tuturnya.

AYO BACA : Anies Instruksikan Salat Gaib Untuk Sekda Saefullah