KPAI Minta Pemerintah Segera Rumuskan Protokol Kesehatan di Pesantren

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah segera menyusun protokol kesehatan di lingkungan pesantren. KPAI memandang protokol tersebut diperlukan mengingat pendidikan keagamaan berbasis asrama di Indonesia memiliki disparitas sangat beragam.

AYO BACA : Sambut Ribuan Santri, 700 Ponpes di Tasikmalaya Disemprot Disinfektan

"Pendidikan keagamaan berbasis asrama di Indonesia memiliki disparitas sangat beragam, baik kapasitas kelembagaan, ketersediaan dan rasio sarana dan prasarana, lingkungan sosial pesantren, kemampuan orangtua santri. Maka perlu pemetaan kesiapan hingga benar-benar siap dan aman untuk semua santri," kata Ketua KPAI, Susanto dalam telekonferensi pers, Jumat (12/6/2020).

AYO BACA : 10 Pesantren Terbaik di Indonesia, Tertua Berdiri Sejak Tahun 1718

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga perlu menjamin biaya pemeriksaan rapid test dan swab test kepada santri, guru, ustad dan kyai. Mengingat biaya pemeriksaan Covid-19 tidak murah, dikhawatirkan menjadi kendala bagi lingkungan pesantren.

"Kondisi ini tentu perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru di pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama dari bahaya penularan covid-19," jelasnya.

Susanto pun mendukung arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembukaan pembelajaran perlu kehati-hatian. Pembukaan pembelajaran baik sekolah reguler atau pondok pesantren, katanya, harus dengan kajian yang cermat.

"Kami mendukung arahan Presiden bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka perlu kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang cermat. Hal ini tentunya juga berlaku untuk pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama," ungkapnya.

AYO BACA : Pemkab Cirebon Fasilitasi Uji Swab Ratusan Santri Asal Kabupaten Cirebon