Ketua DPRD DKI Minta Anies Berlaku Adil Soal Pemangkasan Tunjangan ASN

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengkritisi Gubernur Anies Baswedan perihal rasionalisasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Menurutnya, proporsi pemangkasan TKD bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta tak adil.

Di tengah wabah Covid-19 Pemprov DKI Jakarta memutuskan memangkas TKD sebesar 50%. Namun belakangan diketahui ASN di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap mendapatkan tunjangan penuh.

Ketiganya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik). Dikabarkan, PNS di dua SKPD lain akan menyusul dengan mendapatkan tunjangan penuh. Dua SKPD itu yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial.

"Saat pembahasan realokasi APBD untuk penanganan dan pemulihan corona, pemangkasan tunjangan ini sudah dibahas dan kita memang harus memahami bersama. Tapi kalau seperti ini ada yang dapat penuh ada yang dipangkas, tidak adil namanya," ujar Pras dalam keterangan resminya, Jumat (29/5/2020).

AYO BACA : TKD Dipotong, Perintah Anies: ASN DKI Jakarta Jangan Pernah Luntur, Goyah, Lesu..

Pras pun meminta Anies Baswedan mengkaji ulang rasionalisasi TKD. Pras menegaskan jangan sampai ada kecemburuan sosial sehingga berdampak kepada kinerja pelayanan publik.

"Jadi saya mendorong keadilan di sini. Kami saja di DPRD telah sepakat memangkas anggaran seluruh kegiatan AKD kita, kok ini malah ada yang merasa keberatan. Rasa kebersamaan dan empatinya ini kemana," ungkapnya.

Menurut Pras, pemberian tunjangan penuh kepada lima SKPD yang tidak bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19 tidak tepat. Lebih baik, katanya, tunjangan penuh diberikan kepada tenaga medis di lingkungan Dinas Kesehatan.

"Karena mereka (tenaga medis) ini berjibaku di rumah sakit. Kemudian tenaga-tenaga harian seperti sopir ambulance, pengangkut sampah, lalu pemungut pajak di lapangan. Mereka yang harusnya dipedulikan. Jangan selalu maunya di atas terus ini PNS DKI," tegasnya.