JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk mendanai bantuan sosial bagi 1,1 juta warga terdampak wabah virus corona menuai polemik.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, pernyataan Sri Mulyani tidak sesuai fakta. Justru, menurut dia, Pemprov DKI yang lebih dahulu menyalurkan bansos kepada warga Ibu kota ketimbang pemerintah pusat.
"Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataa Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks," tegas Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).
Taufik memaparkan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Sehingga, menurut dia, tidak benar Pemprov DKI lepas tanggung jawab.
"Sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu membagikan bansos. Bukan hanya lebih dahulu, Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemik COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya. Catat itu dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu," tegasnya.
Tak berhenti sampai di situ, Taufik menilai pernyataan Sri Mulyani menjurus ke politis. Taufik bahkan mengaitkan persoalan ini dengan kontestasi politik 2024.
Menurutnya, ada upaya menjegal Anies yang dikabarkan bakal melenggang ke Pilpres 2024.
"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat, itu yang saya harapkan," sentilnya.
Taufik menambahkan, tuduhan Menkeu bukan hanya tak sejalan dengan upaya Anies Baswedan menanggulangi COVID-19, tapi juga telah menyakiti warga DKI Jakarta. Dia meminta pemerintah pusat tidak mempersoalkan warga menerima bansos sampai dua kali.
"Apa salahnya kalau dalam situasi sulit seperti ini warga Jakarta menerima bansos sampai dua kali dari pemerintah pusat dan dari Pemprov DKI? Bukankah itu dapat meringankan mereka yang sedang kesulitan ekonomi?," ujarnya.
Share this article
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, pernyataan Sri Mulyani tidak sesuai fakta. Justru, menurut dia, Pemprov DKI yang lebih dahulu menyalurkan bansos kepada warga Ibu kota ketimbang pemerintah pusat.