Menteri Edhy Cari Tahu Dugaan Eksploitasi ABK WNI di Kapal China

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebenaran video jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia yang dilarungkan ke laut lepas. Video tersebut viral di media sosial sejak kemarin. 

Menteri KKP, Edhy Prabowo menjelaskan, berbagai pihak yang dimaksud yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, termasuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 

"Kita telah berkoordinasi. Termasuk mengenai dugaan adanya eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri Edhy dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020). 

Edhy mengakui prihatin jika terjadi eksploitasi terhadap ABK Indonesia seperti dilaporkan media Korea, MBC News, kemarin. 
Dalam laporan MBC News, disebutkan para ABK Indonesia mendapat perlakuan tak layak di atas kapal penangkap ikan berbendera China tersebut. Mereka, misalnya, mengeluh tak mendapat air minum layak serta jam kerja memadai.

"Mereka bekerja sehari selama 18 jam, bahkan salah satu ABK mengaku pernah berdiri selama 30 jam. Para ABK Indonesia juga dilaporkan diminta minum air laut yang difilterisasi," kata Edhy. 

Edhy Prabowo menegaskan, KKP akan berfokus pada dugaan ekspoitasi itu. Jika benar terjadi perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK Indonesia, pihaknya akan menyampaikan laporan ke otoritas pengelolaan perikanan di laut lepas.

“KKP akan segera mengirimkan notifikasi ke RFMO (Regional Fisheries Management Organization) untuk kemungkinan perusahaan atau kapal mereka diberi sanksi,” ujar dia.

Menurutnya, terdapat dugaan perusahaan yang mengirimkan ABK Indonesia tersebut telah melakukan kegiatan yang sama beberapa kali. Perusahaan itu juga terdaftar sebagai authorized vessel di dua RFMO yaitu Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). 

"Indonesia juga sudah mengantongi keanggotaan di WCPFC dan cooperating non-member di IATTC," kata dia.

Mengenai pelarungan jenazah ABK di laut atau burial at sea, Edhy menjelaskan, hal tersebut dimungkinkan dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. 
Dalam peraturan ILO "Seafarer’s Service Regulations", pelarungan jenazah di laut diatur praktiknya dalam Pasal 30. Disebutkan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Dalam aturan itu, pelarungan di laut boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat. Pertama, kapal berlayar di perairan internasional; kedua, ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan; ketiga, kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya; keempat, sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Pelarungan juga tak bisa begitu saja dilakukan. Berdasarkan pasal 30, ketika melakukan pelarungan kapten kapal harus memperlakukan jenazah dengan hormat. Salah satunya dengan melakukan upacara kematian. 
Tak hanya itu, pelarungan dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak mengambang di atas air. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah menggunakan peti atau pemberat agar jenazah tenggelam. Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan baik dengan rekaman video atau foto sedetail mungkin.