JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Proyek revitalisasi kawasan Monas menjadi kontroversi. Bukan cuma karena urusan penebangan pohon tapi juga diduga tidak sesuai regulasi.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, pun akhirnya buka suara. Dia tegaskan, revitalisasi Kawasan Medan Merdeka, khususnya sisi Selatan, sudah sesuai dengan regulasi yang mengaturnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.
Saefullah, dalam konferensi pers di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Jumat (24/1/2020), menjelaskan bahwa Pasal 6 Keppres 25/1995 menyebut Gubernur sebagai Ketua Badan Pelaksana proyek.
Pada Pasal 7 poin A diatur pula bhawa Badan Pelaksana mempunyai tugas melingkupi rencana pemanfaatan ruang, sistem transportasi , pertamanan, arsitektur dan estetika bangunan , pelestarian bangunan bersejarah, dan fasilitas penunjang.
"Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui Komisi Pengarah. Nah, pekerjaan ini yang namanya pelaporan itu, bisa formal, bisa informal, bisa di mana saja. Kebetulan pekerjaan Monas ini kemarin diawali dari sayembara. Sudah ada keterlibatan,” terang Saefullah, dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta.
Saefullah menyampaikan, proyek revitalisasi Monas adalah proyek yang masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan.
Untuk saat ini, pekerjaan yang digarap adalah pembangunan Plaza di sisi Selatan. Dalam pekerjaan ini, Pemprov melakukan penanganan khusus terkait pemindahan pohon.
"Pohon-pohon yang terimbas proyek revitalisasi yang kondisinya masih sehat, ditanam di kawasan lain. Di sisi Barat, ada 55 pohon dan di sisi Timur ada 30 pohon. Sebelumnya, dilakukan pemeriksaan menggunakan alat USG pohon terhadap pohon-pohon itu," terang Saefullah.
Saefullah tegaskan lagi, Pemprov DKI sangat menyadari pohon sebagai makhluk hidup yang mesti dirawat.
"Nanti bagaimana teman-teman merasakan bagaimana empati kita terhadap pohon. Tunggu waktunya. Nanti di sisi Selatan," ungkap Saefullah.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Blessmiyanda, menjelaskan, pelaksanaan lelang penyedia telah menggunakan sistem LPSE yang terkoneksi secara online dengan LKPP.
"Sebelum menentukan pemenang lelang, BPPBJ sudah mengecek ke daftar blacklist yang ada di sistem lelang elektronik LPSE. Kami juga mengecek bahwa pemenang lelang pernah menjalankan proyek di Sumatra Barat, secara kualifikasi memang baik," ujar Blessmiyanda.
Ia menambahkan, pelaksanaan lelang merujuk pada Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman Teknis lelang merujuk pada Peraturan Lembaga nomor 9/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang dikeluarkan oleh LKPP.
Share this article
Dalam pekerjaan ini, Pemprov melakukan penanganan khusus terkait pemindahan pohon.