JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Sejumlah pengusaha kuliner di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat mengeluhkan rencana penataan trotoar yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Rencana ini dinilai akan merugikan pengusaha non-Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan tersebut.
Ketua Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang, Ganepo Dewi Sutan mengatakan, awalnya ia bersama pengusaha lainnya menerima sosialisasi soal penataan. Isinya, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah jumlah PKL di atas trotoar jalan itu.
Dewi mengatakan, dengan bertambahnya PKL, ia dan pengusaha lainnya bisa mengalami kerugian sampai 30 persen. Karena lahan parkir yang ia miliki menjadi tergerus oleh kedatangan PKL baru nantinya.
“Kondisi saat ini membuat kita sudah merugi, apalagi ada PKL di sepanjang toko kami,” ujar Dewi di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Keluhan itu disampaikan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta. Sementara Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan menindaklanjuti persoalan ini.
Prasetio juga berpandangan sama. Ia menilai tidak seharusnya lahan parkir yang dibayar mencapai Rp 600.000 tiap bulannya oleh pengusaha dipersempit. Terlebih setiap harinya PKL juga telah diatur boleh menempati parkiran setiap malam hari.
“Kalau ada PKL, parkir untuk konsumennya mereka di mana? Ini kan pelataran parkirnya mereka. Bahkan mereka disuruh bayar parkir Rp 600 ribu per bulan,” kata Prasetio.
Menindaklanjuti aduan itu, Prasetio mengaku akan memanggil jajaran pejabat kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Ia meminta agar para pengusaha dilibatkan soal rencana penataan itu.
Terlebih lagi, kawasan ini sudah pernah ditata di era gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Prasetio menilai jika ingin mengubahnya, maka harus memberikan dampak yang positif.
“Saya minta pada Pemda khususnya Wali Kota Jakarta Pusat dan Camat Menteng untuk supaya telaah ulang. Karena ini sudah direvitalisasi di jaman sebelumnya. Sekarang saya minta jangan membuat sesuatu tapi tidak dipikirkan dampak ekonominya,” ujar dia.
Share this article
Prasetio mengaku akan memanggil jajaran pejabat kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Ia meminta agar para pengusaha dilibatkan soal rencana penataan itu.