JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mau mengajak Gubernur Anies Baswedan menemui Mendagri, Tito Karnavian.
Tujuannya, membicarakan toleransi waktu penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020. Penyerahan RAPBD DKI oleh Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta dipastikan molor dari batas waktu yang ditentukan yakni 30 November 2019.
"Tanggal 29 kita MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, rencananya sekitar tanggal 11 Desember 2019 kami serahkan (RAPBD). Saya rasa nanti kita bicarakan dengan Kemendagri soal ini," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11/2019) malam.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, pertemuan Ketua DPRD, Gubernur DKI Jakarta dan Mendagri bisa jadi ruang untuk menjelaskan penyebab draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 bisa terlambat diserahkan ke Kemendagri.
"Saya dan gubernur akan ngomong ke Mendagri, mengapa demikian. Ini karena waktunya kepotong-potong banyak, setelah pelantikan anggota DPRD baru, harus penyusunan tata tertib dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," terangnya.
Namun, Prasetio meyakini bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2020 akan rampung sebelum tahun anggaran 2020 bergulir atau tanggal 31 Desember 2019. Bahkan dia sudah meminta anggota Dewan untuk menunda rencana kunjungan kerjanya demi target itu.
"Meski begitu, pada prinsipnya tahun ini selesai. Desember selesai. Kunker kami hold semua," tegasnya.
Akibatnya, anggota DPRD DKI Jakarta yang seharusnya dua kali lagi melaksanakan kunjungan kerja 2019, yakni 1 dan 2 Desember, harus membatalkan rencananya.
Saat ini, pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 masih dalam tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyepakati jadwal pembahasan rancangan anggaran 2020. Legislatif dan eksekutif membahas KUA-PPAS untuk APBD 2020 pada 25-27 November.
Selanjutnya, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman atau "Memorandum of Understanding" (MoU) KUA-PPAS pada 29 November 2019.
DPRD dan Pemprov DKI kemudian akan membahas rancangan APBD 2020 pada 2-10 Desember 2019. Pada 11 Desember 2019, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati Raperda tentang APBD 2020 untuk kemudian mengirimkan draf RAPBD 2020 yang disepakati ke Kemendagri.
Share this article
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, pertemuan Ketua DPRD, Gubernur DKI Jakarta dan Mendagri bisa jadi ruang untuk menjelaskan penyebab draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 bisa terlambat diserahkan ke Kemendagri.