.jpg)
KEBON SIRIH, AYOJAKARTA.COM -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 defisit sebesar Rp 10 triliun. Hal itu lantaran kemampuan pendapatan tahun 2020 hanya mencapai Rp 87 triliun.
"Berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka Rp 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp 87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp 10 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Saefullah mengatakan, selisih yang ditemukan dari hasil penghitungan kemampuan keuangan oleh DPRD DKI Jakarta 2020 akan kembali disisir bersama seluruh jajaran SKPD DKI Jakarta.
Penyisiran dilakukan dalam Rapat Badan Anggaran pekan depan sehingga tidak ada lagi selisih antara pendapatan dan pengeluaran.
AYO BACA : Jauh dari Rampung, DPRD DKI Minta Perpanjangan Tenggat Waktu Pembahasan APBD 2020
"Program boleh banyak, angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak, tapi pada akhirnya adalah kata kuncinya kemampuan," ujar Saefullah.
Saefullah mencontohkan anggaran yang akan diprioritaskan seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sementara, terkait pembahasan anggaran 2020 yang akan molor hingga pertengahan Desember 2019, Saefullah mengaku belum tahu namun tetap mendukung pembahasan anggaran hingga akhir.
Menanggapi temuan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendukung adanya penyisiran terakhir dalam rapat Badan Anggaran.
"Tentu akan ada penghapusan di sektor-sektor yang tidak terlalu penting. Misalnya renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kita tanya masih bisa dipakai tidak, kalau bisa ya sudah ditunda tahun depan," kata Taufik.
AYO BACA : Kemendagri Tidak Beri Perpanjangan Waktu Pembahasan APBD DKI
Share this article
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 defisit sebesar Rp 10 triliun. Hal itu lantaran kemampuan pendapatan tahun 2020 hanya mencapai Rp 87 triliun. "Berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka Rp 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp 87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp 10 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah di DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11/2019).