JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, menemukan sejumlah kejanggalan lain dalam plafon KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBD) 2020.
Yang sudah lebih dulu ia ungkap adalah anggaran pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat.
Kembali melalui akun Twitter-nya, William mengungkap kejanggalan yang tertera di halaman apbd.jakarta.go.id.
Pertama, pengadaan ballpoint senilai Rp 123,8 miliar dalam kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jaktim.
Kemudian rencana pembelian 7.313 unit komputer yang masing-masing senilai Rp 15 juta oleh Dinas Pendidikan.
"Untuk keperluan apa dan spesifikasi teknis seperti apa sehingga harus seharga itu?" tanya William.
Kejanggalan lainnya dalam pengadaan smart storage sebanyak 4 unit (@Rp 12 miliar) dengan total Rp 53 miliar, dan 10 unit storage server (@Rp 1,2 miliar) senilai Rp 12,9 miliar yang diajukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Total belanjanya adalah Rp 65,9 miliar untuk Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik.
"Smart storage dan server seperti apa?" tanya William.
"Sebagai Anggota DPRD, saya mewakili rakyat Jakarta, menunggu jawaban langsung dari Gubernur Anies Baswedan," tambah anggota Dewan berusia 23 tahun itu.
Share this article
Sebagai Anggota DPRD, saya mewakili rakyat Jakarta, menunggu jawaban langsung dari Gubernur Anies Baswedan