Odong-odong Seharusnya Dibatasi di Waktu dan Tempat Tertentu, Bukan Dilarang Sepenuhnya

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan angkutan wisata odong-odong di ibu kota terkesan kurang tepat jika dilakukan secara babi buta

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardian, menyarankan, odong-odong tidak dihapus sama sekali melainkan diizinkan beroperasi hanya di hari libur atau di sekitar tempat wisata. 

Apalagi, minat masyarakat menggunakan odong-odong sebagai sarana hiburan masih cukup tinggi walau odong-odong tidak memenuhi standar yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) 5/2014 tentang Transportasi. 

AYO BACA : Odong-odong Dilarang Beroperasi di Seluruh Wilayah DKI Jakarta

"Jadi, diperbolehkan saja tapi jangan di jalan protokol. Di jalan protokol hanya boleh pada hari Minggu. Kemudian hanya di jalan-jalan kampung dan tempat wisata," ujar Trubus ketika diwawancara melalui telepon, Senin (28/10/2019).

Menurut dia, kehadiran odong-odong masih relevan di tempat-tempat wisata favorit seperti Monas dan Kota Tua. Yang penting tidak sampai mengaspal di jalan protokol. 

"Karena memang masyarakat umum mengincar tempat hiburan, jadi menurut saya kebijakannya tidak tepat kalau dilarang semuanya," ungkap pengamat dari Universitas Trisakti ini. 

AYO BACA : Komunitas Odong-odong Mau Surati Walikota Jaktim

Dia juga mengimbau Pemprov memberdayakan odong-odong sebagai sarana transportasi masyarakat di perkampungan meski dari sisi keamanan penumpang masih perlu diperbaiki. 

"Soal keamanan bisa dijamin dikasih penghalang di atapnya. Persoalannya adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati hiburan," tuturnya. 

Ia melihat kebutuhan masyarakat akan odong-odong sebatas untuk hiburan, bukan untuk aktivitas sehari-hari. 

"Kalau Jak Lingko (program transportasi satu harga) konteksnya untuk aktivitas sehari-hari, tapi ini hiburan sesuai dengan kebutuhannya," ujar Trubus. 

AYO BACA : Larang Odong-odong Beroperasi di Jaktim, Ada Tawaran Kompensasinya Loh