![Dua orang warga melihat gedung utama Kejaksaan Agung RI yang habis terbakar di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Minggu (23/8). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://cdn.ayojakarta.com/fill/1200:675/medias/2025/08/20/sisa_kejakgung_usai_kebakaran.jpg)
TEBET, AYOJAKARTA.COM - Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan, Manlian Simanjuntak mengatakan, kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung (Kejakgung) merupakan kegagalan sistim keselamatan bangunan yang fatal. Banyak kelalaian yang dilakukan dalam menerapkan sistim keselamatan bangunan.
Padahal, kata Manilan, pemerintah sudah mengatur sistem Keselamatan Bangunan Gedung dalam UU No.28 tahun 2002, Perda DKI Jakarta No.8 tahun 2008, dan Perda DKI Jakarta No. 7 tahun 2010.
AYO BACA : 12 Jam Padamkan Amukan Api di Gedung Kejakgung, Masih Ada yang Berkobar
"Dalam aturan itu ada dua faktor utama (penyebab kebakaran) yaitu kelaikan administrasi dan kelaikan teknis. Dalam hal ini, kedua faktor dimungkinkan gagal," kata Manlian saat dikonfirmasi, Minggu (23/8/2020).
Dia mengatakan, jika Gedung Kejagung ini merupakan cagar budaya alias heritage maka seharusnya bangunannya memiliki sistem maksimal dan menjadi model bagi bangunan lain dalam pencegahan kebakaran.
AYO BACA : 25 Tahanan Kejakgung Dievakuasi di Kejari Jaksel
"Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada kompromi baik bangunan gedung milik pemerintah maupun bangunan gedung milik swasta, keduanya harus aman terhadap api. Pemilik bangunan gedung harus lebih dulu peduli terhadap keselamatan bangunan gedung. Siapa pemilik bangunan gedung Kejaksaan yang terbakar?," lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah harus memeriksa dokumen administrasi Gedung Kejagung seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
"Kelengkapan administrasi ini memuat: updated desain (arsitektur, struktur, ME, utilitas, sistem proteksi kebakaran), penanggung jawab desain yang ditandai dengan tanda tangan pemilik Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) yang berkontrak, serta SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebagai bukti otentik keabsahan operasional karya bangunan gedung," jelas Manlian.
Manlian juga menyebut sistem proteksi pasif dan aktif di Gedung Kejagung gagal meredam api, arsitektur bangunannya tidak mampu mengarahkan dan mematikan api, serta sumber air hidran tidak maksimal yang membuat tim damkar kesulitan menaklukkan si jago merah.
"Kebakaran ini menunjukkan kegagalan proses operasional. Proses operasional bangunan gedung pemerintah harus ada pengelola bangunan gedung (Building Management). Siapa pengelola bangunan gedung yang terbakar? Dapat dicek seluruh data pendukung penyebab kebakaran," imbuh Manlian.
AYO BACA : Kebakaran Gedung Kejakgung, MRT Beroperasi Normal
Share this article
"Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada kompromi baik bangunan gedung milik pemerintah maupun bangunan gedung milik swasta, keduanya harus aman terhadap api. Pemilik bangunan gedung harus lebih dulu peduli terhadap keselamatan bangunan gedung. Siapa pemilik bangunan gedung Kejaksaan yang terbakar?," lanjutnya.