JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebetulnya sudah memiliki masterplan banjir sejak tahun 1972. Ironisnya, kata dia, hingga kini belum bisa terbebas atau minimal mengurangi dampak banjir.
Bambang memandang penyebabnya tak lain karena tidak adanya eksekusi dari kepala daerah.
"Sebagaimana yang juga menjadi kelemahan kita bersama, bagus di rencana lemah dieksekusi. Kedepannya tak boleh lagi ada rencana yang tak dijalankan," ujar Bambang usai memberikan bantuan sosial di Kelurahan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu (25/1/2020).
Bantuan yang diserahkan berupa kebutuhan pokok, peralatan sekolah, tandu dan perahu karet.
Bamsoet, begitu ia akrab disapa, mengingatkan, di DKI Jakarta ini ada 14 sungai yang harus dikeruk dan dilebarkan baik itu melalui skema naturalisasi, normalisasi ataupun revilatisasi.
"Yang terpenting jangan stagnanisasi. Rakyat membutuhkan aksi nyata dari segenap pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Sudah cukup semua beretorika, saatnya para pemimpin menunjukan aksi nyata," Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan.
Ia berharap dengan menunjukan aksi nyata dari segenap pemimpin bangsa, bisa mengobati luka sosial masyarakat DKI yang menjadi korban banjir. Penanganannya memang tak hanya oleh pemerintah daerah dan pusat saja, menurut dia, dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pun demikian kontribusi masyarakat yang tak kalah pentingnya.
"Sudah cukup derita yang ditanggung rakyat akibat kondisi ekonomi. Jangan ditambah lagi dengan musibah akibat kelalaian dari pemimpin. Mari kita rawat setiap jengkal tanah air kita, sebagai wujud syulur kepad Tuhan Yang Maha Esa," pungkas Bamsoet.
Share this article
Bamsoet, begitu ia akrab disapa, mengingatkan, di DKI Jakarta ini ada 14 sungai yang harus dikeruk dan dilebarkan baik itu melalui skema naturalisasi, normalisasi ataupun revilatisasi.