Gubernur Pramono Anung Pertimbangkan JakLingko Tidak Gratis, Imbas Pemotongan DBH?

AYOJAKARTA.COM - JakLingko salah satu moda transportasi andalan DKI Jakarta yang dikenal gratis alias Rp0 kini dipertimbangkan untuk berbayar.

Adanya isu tarif untuk mikrotrans JakLingko ini disebut usulan dari masyarakat daripada harus menaikkan tarif dari TransJakarta.

Sebagai informasi, setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, berbagai kebijakan di tingkat daerah pun terpengaruh.

Baca Juga: Geger! Penemuan 2 Kerangka Jenazah Manusia di Kwitang Jakarta Pusat, Ramai Dikaitkan dengan 2 Demonstran yang Hilang...

Tak terkecuali bagi Ibu kota DKI Jakarta yang kini sedang mempertimbangkan adanya kenaikan tarif TransJakarta yang sudah selama 20 tahun disubsidi oleh pemerintah.

Kenaikan tarif TransJakarta Ini rencananya akan dilakukan pada tahun 2026.

Tarif TransJakarta yang semua Rp3.500 diprediksi akan Naik menjadi Rp5.000-Rp7.000.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah pun per penumpang mencapai Rp9.500.

Menanggapi isu kenaikan tarif tersebut, warganet mengusulkan lebih baik kenaikan bagi JakLingko.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung diketahui akan mempertimbangkan usulan tersebut.

Baca Juga: Capai Rp2,7 M, 9.077 Kemasasan Obat Ilegal Disita BBPOM Jakarta dan Polda Metro Jaya

Pramono pun menyoroti berbagai keluhan masyarakat mengenai JakLingko.

Hal ini berkenaan dengan pengemudi ugal-ugalan hingga membawa keluarga ikut bekerja.

"Memang Mikrotrans ini kami nggak mau seakan-akan miliki probadi. Di lapangan nyetir bawa keluarga, anaknya ada di sampingnya nggak boleh terjadi," pungkasnya.

Dengan adanya kenaikan tarif JakLingko ini diharapkan sopir tidak berperilaku seenaknya dan profesional saat bekerja.***