Soal Kudeta Demokrat, Pengamat : Mustahil Istana Tak Tahu Manuver Moeldoko

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Pengambil-alihan paksa Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi topik hangat di dunia perpolitikan tanah air. Topik ini menjadi senter dibicarakan termasuk di kalangan para pengamat politik.

Salah satu pengamat yang angkat bicara yaitu Analis Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Dia mengatakan KLB Partai Demokrat adalah hal paling lucu dalam sejarah.

"Membuat kita bertanya, sebodoh itukah Moeldoko? Istana diam dan tidak ada kata-kata, pikiran, empati dari presiden, presiden paket hemat, nggak bunyi membiarkan orang dalam istana bikin keributan di "rumah tangga" orang lain?," kata Pangi kepada Ayojakarta, Senin (8/3/2021).

Setidaknya Pangi membeberkan tiga hal terkait pengambilan alih Partai Demokrat itu.

Pertama, jika pengambil-alihan secara paksa partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri.

"Citra personal adalah kunci memenangkan hati rakyat. Sementara tindakan yang beliau lakukan hari ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam lumpur kotor yang baunya amat busuk," jelasnya.

Langkah politik ini, kata Pangi, memang seolah membuka jalan bagi ambisi Moeldoko. Namun secara bersamaan, citra negatif juga mencoreng wajah Moeldoko karena dianggap telah melakukan tindakan yang memalukan, tidak bermoral, tak berakhlak dan tidak etis, serta mencoreng nama besar jenderal bintang 4 dalam sejarah Indonesia.

"Jangankan untuk maju jadi calon presiden, partai demokrat akan tumbang bersamaan dengan citra pemimpinnya yang terlanjur negatif di mata publik. Jadi capres itu mimpi, kehancuran demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko sudah di depan mata," tutur dia.

Kedua, Pangi menuturkan, posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sangat mustahil tidak diketahui oleh pihak Istana. Terlebih, Pangi membeberkan bahwa AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat sudah jauh hari memberi sinyal dan mengingatkan akan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambil alihan paksa (take over) yang kemudian menjadi kenyataan. 

"Dengan membiarkan Moeldoko bikin "ribut"  di partai Demorat menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini. Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan, mencoreng wajah presiden, beban Istana, karena beliau pejabat negara (inner circle istana)," tegasnya 

"Itu saja tidak cukup, pemerintah menyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dan kepemimpinan, AHY ketua umum sah, dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020," pungkas dia.

Poin ketiga yang digarisbawahi Pangi yaitu, terkait agenda Istana di balik bergabungnya Moeldoko ke Partai Demokrat. Hal ini mengingat komposisi koalisi pemerintahan yang sudah terlalu gemuk, dimana 6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75% kursi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan

"Apakah ini belum cukup? Dengan memecah belah partai oposisi lalu menenteng menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah, maka DPR akan kembali ke masa suram menjadi "stempel" bagi kekuasaan, menjadi lembaga yes man (eksekutif heavy)," ujar Pangi.