SBY Malu dan Merasa Bersalah Dulu Beri Moeldoko Jabatan Panglima TNI

TEBET, AYOJAKARTA,COM -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mencerminkan sikap kesatria. Tak segan, ia menyebut Moeldoko dan pelaku kudeta benar-benar tega melakukan ini kepada pihaknya.

"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara ini, banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya KSP Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (5/3).

SBY menilai KSP Moeldoko justru hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). SBY pun meminta maaf karena pernah menunjuk Moeldoko sebagai Panglima TNI, ketika dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Ia mengatakan, gerakan kudeta tersebut belumlah usai setelah KLB menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat ilegal. Geram, kesal, tak terima, hingga merasa disewenangkan pihak yang berkuasa dinilai SBY pasti dirasakan oleh seluruh kader partai berlambang bintang Mercy itu.

Namun, ia tetap mengingatkan agar para kader di seluruh Indonesia tetap mengedepankan cara-cara yang elok untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Semua kader diminta untuk merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuanagn yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang untuk mendapatklan keadilan," ujar SBY.

Meski begitu, ia mengaku tetap yakin dengan Presiden Joko Widodo memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pengambilalihan Partai Demokrat. Pemerintah dan negara juga tetap dipercaya SBY akan bertindak adil terhadap permasalahan ini.

"Serta akan menegakkan pranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Partai Politik, maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat," ujar Presiden keenam Republik Indonesia itu.

Moeldoko menerima keputusan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3). Hal itu disampaikan Moeldoko melalui sambungan telepon di hadapan kader yang hadir dalam KLB.

"Baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," ujar Moeldoko, dalam sambutan kemenangan melalui sambungan telepon.

Namun sebelum menerima keputusan KLB, Moeldoko lebih dulu mengajukan tiga pertanyaan kepada kader partai yang memilihnya. Pertanyaan pertama, Moeldoko memastikan bahwa KLB yang digelar di Sumut sesuai dengan AD/ART partai atau tidak.

Mendengar pertanyaan tersebut, kader yang hadir serentak menjawab, "sesuai".

"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai Ketua Umum Demokrat, serius atau tidak?" tanya Moeldoko. Menjawab pertanyaan itu, kader yang hadir juga serentak menjawab, "serius".

Sedangkan, pertanyaan ketiga yang dilontarkan Moeldoko, ia memastikan bahwa seluruh kader yang memilihnya tetap mengedepankan kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan.