TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Polemik antara Partai Demokrat dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terus berlanjut. Kepala Badan Komunikasi Strategis, Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra lantas angkat bicara. Ia bahkan mengucapkan pernyataan yang cukup nyelekit yaitu, jika Moeldoko ingin jadi Capres dan Ketua Umum (Ketum) dari Partai Demokrat mesti punya Kartu Tanda Anggota (KTA) terlebih dulu.
“Jadi, kalau Moeldoko mau menjadi Capres melalui Partai Demokrat, ya bikin Kartu Tanda Anggota (KTA) dulu sebagai kader Partai . Jangan tiba-tiba ingin menjadi Ketua Umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional,” ujarnya dalam siaran IGTV di akun Instagram @pdemokrat, Selasa (2/2/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan Moeldoko menganggap dirinya dikaitkan dalam gerakan kudeta itu berdasarkan foto-foto belaka. Padahal, lanjut dia, faktanya tidak demikian.
Herzaky menjelaskan, pertemuan antara KSP Moeldoko dan beberapa kader Demokrat tidak dilakukan di rumah melainkan di luar rumah. Kedua, kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta, dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan.
“Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi,” ungkap Herzaky.
Hal ketiga, kata Herzaky, jika Moeldoko mengatakan konteks pembicaraannya tidak dimengerti, sungguh sulit dipahami.
Berdasarkan keterangan yang dimiliki oleh Partai Demokrat, pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung Moeldoko sebagai calon Presiden 2024.
“Komitmen ini, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba,” ujarnya.
"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," kata Herzaky mengingatkan.
AYO BACA : Rumor Kudeta Demokrat: Kader Partai Unggah Foto Lawas SBY Lantik Moeldoko
Menurut Herzaky, pihaknya sekedar memberikan saran dalam situasi pandemi seperti ini, orang-orang yang diberi amanah dan jabatan oleh Presiden, seharusnya fokus bekerja untuk membantu rakyat. Jangan dulu bicara capres-capresan.
“Kasihan Presiden. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan, dibalas air tuba. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan tanggapan terkait konferensi pers para pelaku gerakan yang dilaksanakan pada siang hari ini,” kata Herzaky.
Mereka menurut kabar berencana menjemput KSP Moeldoko sebagaimana menjemput Bapak SBY pada tahun 2004 sebagai calon presiden. Lalu ada pelaku gerakan bernama Bapak Yus Sudarso, menyatakan.
“Apa salahnya kami melakukan ini,” ujar Herzaky meniru ucapan salah satu pelaku.
Menurut Herzaky, kesalahan para pelaku adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui Kongres Luar Biasa. Dulu, menurut Herzaky kejadian seperti itu tidak ada. termasuk saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) duduk sebagai Dewan Pembina.
“Pak Moeldoko itu siapa? Pak Moeldoko itu KSP, stafnya Presiden. Tugasnya sekarang membantu Presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi,” ujar Herzaky menambahkan.
Herzaky meminta Moeldoko untuk tidak disibukkan atau memikirkan pencapresan. “Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi,” ujarnya.
Partai Demokrat menurut Herzaky mengajak, semua pihak untuk kembali bekerja dan fokus membantu rakyat mengatasi pandemi serta krisis ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Partai Demokrat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah solid di bawah kepemimpinan AHY.
“Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita,” pungkas Herzaky.
AYO BACA : Jika Tak Diungkap ke Publik, Kudeta Demokrat Bisa Terjadi Bulan Ini

Share this article
Kader Demokrat: Moeldoko Kalau Mau Jadi Capres Bikin KTA Partai Dulu