RUMOR KUDETA DEMOKRAT: Ini Pernyataan Lengkap AHY vs Respons Moeldoko

TEBET, AYOJAKARTA.COM –Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melemparkan tudingan bahwa ada kelompok yang hendak melakukan kudeta atas kepemimpinannya di partai berlambang merci itu.

Bahkan, AHY mengaku mendapatkan informasi bahwa gerakan tersebut didukung oleh pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait dengan informasi tersebut, hari ini Senin 1 Februari 2021, AHY sebagai ketua umum menggelar comannders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang partai.

Berikut ini pernyataan AHY pers konferensi pers, Senin 1 Februari 2021, terkait dengan informasi gerakan kudeta di Partai Demokrat:

….

Rapat Pimpinan Partai Demokrat kali ini, juga membahas hal yang cukup serius; yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini.

Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini.

Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.

10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk "memenuhi syarat" dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam.

Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu; mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya.

Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan: telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara "paksa" kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun.

Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika. Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, insyallah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD & ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan. Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini.

Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas; segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah. Dengan kata lain, insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah.

Kepada para pelapor, baik pimpinan daerah dan cabang, maupun para kader lainnya, atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kepada seluruh kader Demokrat, saya menginstruksikan untuk merapatkan barisan, dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat.

Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak; nahkoda yang tangguh, tidak lahir dari lautan yang tenang.

Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Saya masih ingat, di tempat ini, pada tanggal 15 Februari 2017, saya memberikan pernyataan pengakuan kekalahan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Sekaligus saya sampaikan ucapan selamat saya kepada para pemenang. Pernyataan itu saya lakukan secara sadar untuk melatih diri berjiwa kesatria, sebagaimana yang telah ditanamkan oleh orang tua, keluarga, para pengasuh, para pembina, dan para senior; mulai sejak kecil hingga masuk di lingkungan SMA Taruna Nusantara, Akademi Militer, dan mengabdi di jajaran TNI, bahkan hingga saya memasuki pengabdian di dunia politik.

Saya masih ingat, pesan terakhir dari para senior saya, sebelum saya bergabung ke politik. Mereka mengatakan: “Gus, kualitas seorang perwira di manapun ia berada, baik ketika aktif di militer maupun di masa purna tugas, bukan ditentukan oleh pangkat dan jabatan; tetapi oleh karakter dan etika keperwiraan serta sifat-sifat kekesatriaannya.”

Saya menyadari bahwa persoalan ini merupakan ujian dan tantangan untuk lebih mendewasakan partai kami, serta membuat kami lebih kuat dan lebih besar lagi. Walaupun berat, tetapi inilah tugas mendasar yang harus kita kerjakan. Dan hari ini, saya sedang mengemban tugas itu. Terima kasih.

AHY memang tidak langsung menyebut nama orang dekat atau pembantu Presiden Jokowi tersebut dalam konferensi persnya kemarin. Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief langsung menunjuk hidung. Sosok yang hendak menggulingkan AHY sebagai ketua umum partai berlambang mercy biru, katanya, adalah Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi.”

Moeldoko pun kemudian bereaksi dengan memberikan keterangan pers secara virtual, Senin malam (1 Februari). Berikut pernyataan lengkap Moeldoko:

Selamat malam dan salam sejahtera…

Sebenarnya saya masih diam-diam sih, menunggu besok apa gitulah. Karena saya gak perlu reaktif dalam hal ini.

Poin yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, ini murni Moeldoko.

Jadi ceritanya begini kawan-kawan sekalian. Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapa pun. Apalagi di rumah ini mau dateng terbuka 24 jam, siapa pun.

Ya, secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi dari obrolan itu saya awali dari pertanian, karena memang saya suka pertanian.

Berikutnya curhat terkait situasi yang dia hadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, gitu.

Eh, terus munculah isu dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto, ya kan orang-orang bisa dari Indonesia timur, dari mana-mana kan pengen foto sama gua. Ya saya terima saja apa susahnya. Itulah menunjukkan seorang jenderal tidak punya batas dengan siapa pun. Ya kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya nggak keberatan.

Berikutnya, teman-teman sekalian, saran saya ya menjadi seorang pemimpin, seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya kalau anak buahnya nggak boleh kemana-mana ya diborgol aja, kan gitu aja.

Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta dari dalem, masak kudeta dari luar? Gitu aja kira-kira penjelasan dari saya. Nanti kalau tanya lebih lanjut besok lah.