TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi pernyataan bahwa pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya.
Dia menjelaskan, opsi tersebut membuat perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Syaratnya, vaksin tersebut harus sesuai dengan yang diiizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menuturkan bahwa opsi tersebut bisa saja ditawarkan oleh pemerintah.
Menurutnya, hal itu dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses vaksinasi yang dilaksanakan. Termasuk untuk memudahkan pendataan bagi warga yang divaksin.
"Jumlah target sasaran kan 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja. Tetapi, itu butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Untuk distribusi vaksin saja, butuh waktu," jelas Saleh dalam keterangan resmi yang diterima Ayojakarta, Sabtu (16/1/2021).
"Presiden kan meminta agar vaksinasi segera dituntaskan. Bahkan dari rencana awal 15 bulan, ini mau dikelarkan 12 bulan. Kelihatannya pemerintah sedang memburu waktu terutama dengan fenomena semakin naiknya orang yang terpapar Covid. Begitu juga dengan merebaknya varian baru virus Covid-19 di berbagai negara," lanjutnya.
Saleh memberikan beberapa catatan penting terkait opsi Menkes Budi tersebut. Pertama, Saleh meminta kepastian mengenai keamanan dan mutu vaksin.
"Produsen vaksin juga harus jelas. Karena itu, vaksin tersebut harus betul-betul di bawah pengawasan BPOM RI," ujar dia.
Kedua, pelaksanaannya harus melalui pendekatan kemanusiaan. Saleh menegaskan agar nantinya tidak ada unsur bisnis dan profit di dalamnya.
"Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat," ungkap Saleh.
Ketiga, vaksinasi mandiri dilakukan atas pengawasan Kementerian Kesehatan dan seluruh Dinas Kesehatan yang ada. Hal ini, kata Saleh, dimaksudkan agar mereka yang divaksin dapat termonitor dengan baik. Termasuk pengawasan pasca imunisasi. Dengan begitu, KIPI (jika ada), dapat diantisipasi sejak awal.
"Kita berharap, vaksinasi ini dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Dengan begitu, kita dapat kembali memulihkan kondisi ekonomi kita yang sedang kesulitan seperti saat ini," katanya.
Share this article
DPR buka suara soal wacana vaksinasi covid-19 secara mandiri