TEBET, AYOJAKARTA.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani kerap melakukan blusukan di Surabaya dan DKI Jakarta untuk melihat kondisi warga PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Risma disarankan memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kondisinya masih karut-marut. Itu dikemukakan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.
Menurut Agus, sebenarnya ada hal lebih penting yang bisa dilakukan Mensos saat ini. Dia mengambil, pelajaran dari kasus yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara yang telah ditahan KPK awal Desember lalu karena kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).
"Ketimbang blusukan di Jakarta, ada dua hal yang penting dilakukan Bu Risma yang saat ini statusnya Menteri, pertama perbaiki dulu itu semua data sosial. Kedua 'kocok ulang' bawahan pejabat di eselon I dan eselon II di Kemensos," kata Agus dalam komunikasi telpon kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).
Menurut Agus, model blusukan seperti itu perlu bila dilakukan kepala daerah, seperti saat Risma menjadi Wali Kota. Sedangkan saat menjadi Menteri, dia menyarankan, lebih banyak bekerja di wilayah kebijakan dan pembenahan Kemensos secara keseluruhan.
Agus menyebut, bukan berarti menteri tidak boleh blusukan, namun yang dilakukan Risma di Jakarta justru bisa jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Karena itu, Agus meminta, alangkah baiknya Mensos Risma fokus pada perbaikan data sosial (DTKS), yang selama ini jadi sumber penyelewengan berbagai bansos.
"Fokus saja perbaikan data sosial, buat jadi lebih detil agar bantuan semakin tepat sasaran," katanya.
AYO BACA : Tanggapan Wagub DKI Jakarta Soal Blusukan Mensos kepada Pemulung dan Gelandangan di Sudirman-Thamrin
Mensos, lanjut dia, perlu perbaiki jalur-jalur komunikasi yang mungkin selama ini selalu terhambat dengan pimpinan daerah atau yang berwenang terkait data data sosial. Selesaikan apa yang menjadi hambatan daerah selama ini untuk menyempurnakan data sosial.
Kedua, Mensos Risma perlu melakukan pembersihan secara menyeluruh di Kemensos. Pembersihan ini, menurut dia, untuk melihat mana bawahan betul-betul berintegritas dan mana yang tidak.
"Belajar dari kasus mantan Mensos Juliari kemarin, 'kocok ulang' pejabat eselon I dan II disana. Cari yang Bu Risma anggap bisa mengikuti ritme kerja beliau dan memiliki integritas yang tinggi," kata Agus menambahkan.
Untuk itu, dia menyarankan, Mensos Risma sudah lebih baik fokus pada perbaikan data sosial dan sistem di internal Kemensos yang diperbaiki integritasnya secara menyeluruh. Kalaupun perlu melakukan blusukan bisa dilakukan, tapi jangan sampai terlihat seperti kelasnya kepala daerah, karena kewenangan Menteri jauh lebih besar daripada itu.
Sebelumnya, seminggu Risma menjabat sebagai Mensos, mantan Wali Kota Surabaya ini telah beberapa kali blusukan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Di Jakarta, Mensos Risma sempat mengunjungi warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung dekat kantor Kemensosdi Mantraman.
Kemudian Risma juga menemui warga di kolong tol di Pluit dan gelandangan yang berada di Jalan Thamrin. Namun aksi Mensos Risma tersebut, justru mendapat penilaian tidak hanya positif, tapi juga negatif di media sosial. Hal ini menjadi sorotan karena kewenangan Risma sebagai Menteri membenahi masalah sosial, dianggap jauh lebih besar daripada sekedar blusukan.

Share this article
"Ketimbang blusukan di Jakarta, ada dua hal yang penting dilakukan Bu Risma yang saat ini statusnya Menteri, pertama perbaiki dulu itu semua data sosial. Kedua 'kocok ulang' bawahan pejabat di eselon I dan eselon II di Kemensos," kata Agus dalam komunikasi telpon kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).