Ada 18 Persyaratan Protokol Kesehatan Jika Ingin Belajar Tatap Muka! Catat Baik-baik!

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis kebijakan terkait dengan pelaksanaan belajar secara tatap muka semasa pandemi Covid-19 mulai 2 Januari. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Dia merinci persyaratan yang harus diajukan oleh sekolah atau satuan pendidikan jika ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Ayojakarta merangkum syarat pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Syarat tersebut yaitu:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih yang layak, seperti:

- Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer

- Menyediakan disinfektan

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan

3. Kesiapan menerapkan wajib masker

4. Memiliki thermogun

5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:

- Dengan comorbid (penyakit penyerta) yang tidak terkontrol

- Tidak memiliki akses transportasi yang aman (transportasi publik di suatu daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan)

- Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri

6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orang tua/wali

7. Jaga jarak minimal 1,5 meter

8. Kapasitas maksimal sekitar 50% dari rata2 kelas. Untuk PAUD 5 orang (dari standar 15 peserta didik), SD-SMP 18 orang (dari standar 36 peserta didik), Sekolah Luar Biasa 5 orang (dari standar 8 peserta didik)

9. Melakukan sistem bergiliran jam belajar (pagi-siang)

10. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai/masker bedah

11. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer

12. Menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik

13. Menerapkan etika batuk/bersin.

14. Kondisi medis warga satuan pendidikan harus sehat dan jika mengidap comorbid, harus dalam kondisi terkontrol

15. Peserta didik dan penyelenggara sekolah tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah

16. Kantin sekolah diperbolehkan beroperasi dengan protokol kesehatan untuk daerah yang menerapkan aturan kenormalan baru, sedangkan untuk masa transisi tidak diperbolehkan

17. Kegiatan olahraga pada daerah yang dalam masa transisi tidak diperbolehkan, sedangkan pada daerah yang menghadapi kenormalan baru diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan menerapkan jaga jarak

18. Untuk daerah pada masa transisi, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selain belajar mengajar, contohnya orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua murid, dan lainnya. Sedangkan untuk daerah yang menerapkan kenormalan baru, diperbolehkan.

EVALUASI SKB 4 MENTERI

Pemerintah pusat, menurut Menteri Nadiem, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka di sekolah yang berada di bawah kewenangannya.

Nadiem mengatakan Kemdikbud sudah mengevaluasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri sebelumnya. Sampai dengan saat ini, hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah atau dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Dari hasil evaluasi, pembelajaran jarak jauh memiliki dampak negatif terhadap siswa dan orang tua, termasuk pengaruh psikologis.

“Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yaitu pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag,” ucap Nadiem dalam siaran pers via YouTube Kemdikbud, Jumat 20 November 2020.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi atau evaluasi kepala daerah. Meski begitu, sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Untuk itu, Menteri Nadiem mengingatkan agar sekolah dan pemerintah daerah untuk menyiapkan diri agar bisa menjalankan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan.

“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun.”