JAKARTA, AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 tidak akan ditunda.
Pilkada akan digelar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yakni 9 Desember 2020. Hal ini bertujuan menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.
“Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” ujar Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman dalam keterangan persnya, Senin (21/9/2020).
AYO BACA : Muhammadiyah Sarankan Pilkada 2020 Ditunda Sampai Situasi Aman
Fadjroel menuturkan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan penyelenggaraan Pilkada tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
“Presiden menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir,” kata dia.
Karena itu, penyelenggaraan Pilkada harus sesuai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, aman dan tetap demokratis. Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19.
AYO BACA : Pilkada saat Pandemi Covid-19, Survei LSI Sebut Hanya 46% Pemilih Datang ke TPS
“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” tutur Fadjroel.
Karena itu, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.
“Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum,” kata dia.
Dia menyebut Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru di tengah masyarakat. Kemudian menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” tuturnya.
AYO BACA : Mendagri Sebut Kampanye Pilkada 2020 Tak Boleh Datangkan Massa Lebih dari 50 Orang
Share this article
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 tidak akan ditunda.