PENCAIRAN BLT PEKERJA FORMAL: Sayang Banget, 1,7 Juta Nomor Rekening Tidak Valid!

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Hingga 16 September 2020, BPJamsostek telah mengantongi 14,7 juta nomor rekening calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT). Meski begitu, sekitar 1,7 juta nomor rekening gugur sebagai daftar penerima bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.

Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto, mengatakan 1,7 juta rekening dikeluarkan dari daftar lantaran tak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permenaker No.14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan dampak Covid-19.

“Ada 1,7 juta rekening tidak valid, artinya tidak sesuai dengan kriteria Permenaker. Dari 1,7 juta ini tidak bisa dilanjutkan atau kami drop,” ungkap Agus dalam konferensi pers virtual, Kamis (17 September 2020).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sekarang disebut BPJamsostek, melakukan validasi berlapis atas nomor rekening yang didapatkan.

Validasi tahap pertama atau dengan perbankan. Validasi lapis kedua yakni menyesuaikan dengan kriteria Permenaker No.14 Tahun 2020. Validasi ketiga dengan cara memeriksa nomor rekening.

Sesuai Permenaker No.14 Tahun 2020, persyaratan pekerja yang mendapatkan uang BSU atau BLT ini adalah Warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif program BPJamsostek, kepesertaan sampai Juni 2020, upah terakhir di bawah Rp 5 juta yang dilaporkan pemberi kerja, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Ayojakarta merangkum beberapa faktor yang dapat menjadi alasan mengapa uang BSU atau BLT belum masuk ke rekening calon penerima:

1. Rekening calon penerima masih dalam proses validasi

Terdapat sedikitnya tiga tahapan validasi yang dilakukan BPJamsostek. Pertama, validasi awal yang dilakukan bersama pihak eksternal yaitu perbakan.

Kedua, BPJamsostek melakukan validitas internal atas data kepesertaan yang memenuhi kriteria seperti tertera pada Permenaker No.14 Tahun 2020, yakni terkait keaktifan kepesertaan BPJamsostek, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima BLT dari kategori pekerja PU.

Ketiga, BPJamsostek melakukan validasi berdasarkan atas nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penerima bantuan ganda karena yang bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu perusahaan yang berbeda.

2. Rekening calon penerima tidak lolos validasi

Fakta ini dapat terjadi lantaran perusahaan mengalami kesulitan memilih data pekerja bergaji di bawah Rp5 juta maupun status kepersetaan sampai Juni 2020, sehingga perusahaan memutuskan mengirimkan seluruh data pekerja.

3. Perusahaan atau pemberi kerja belum menyetorkan rekening ke BPJamsostek

Beberapa waktu lalu, Agus Susanto menyebutkan BPJamsostek mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan hingga Selasa, (15/9/2020).

4. Calon penerima memiliki rekening bank swasta

Bagi kalian yang memiliki rekening bank swasta termasuk Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon harus menunggu proses kliring atarbank yang membutuhkan waktu tambahan.

Di beberapa kesempatan, akun Twitter @HaloBCA menjawab pertanyaan netizen yang mempertanyakan tak kunjung cairnya uang BSU atau BLT ke rekening mereka seperti di bawah ini:

• “Dengan senang hati kami bantu informasikan Ibu Alfinadinda. Jika yang dimaksud dana BLT mekanisme dropping dana Pemerintah akan dilakukan melalui Bank Himbara. Untuk rekening-rekening BCA yang digunakan nasabah dan terverifikasi oleh BPJS dan (1/3) ^Naomi”

• “Kementerian Tenaga Kerja, maka Himbara akan mengkreditkan dana BLT tersebut menggunakan jalur *SKNBI/ LLG Incoming* dalam beberapa kali upload data, sehingga pengkreditan ke rekening BCA *tidak terjadi secara bersamaan*. Mhn menunggu dan mengecek (2/3) ^Naomi”

• “Mutasi secara berkala, karena BCA sebagai penerima dana yang bersifat pasif, hal tersebut tergantung dari pihak pengirim, ya. :) Tks (3/3) ^Naomi.” Demikian penjelasan dari @HaloBCA.

Menurut penelusuran Ayojakarta, SKNBI adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sementara itu, kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu.

Sementara itu, LLG adalah Lalu Lintas Giro yang menggunakan fasilitas kliring untuk transfer antara satu bank dengan lainnya.