TEBET, AYOJAKARTA.COM - Pilkada serentak 2020 belum mengalami perubahan rencana, sehingga tetap terselenggara 9 Desember mendatang. Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus.
"Sampai saat ini belum ada pemikiran dari Komisi II begitu juga pemerintah dan penyelenggara Pilkada memikirkan untuk melakukan penundaan Pilkada," kata Guspardi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id - jaringan Ayojakarta.com, Senin (14/9/2020).
Politikus PAN itu mengatakan, keputusan penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 telah disepakati antara DPR, Pemerintah dan penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP melalui Perppu nomor 2 tahun 2020.
Awalnya, ungkap Guspardi, Komisi II DPR meminta penundaan Pilkada dilakukan hingga 2021, namun ketika itu pemerintah beragumentasi tidak ada yang bisa menjamin pandemi Covid-19 kapan akan menurun atau berakhir.
Hingga akhirnya, Gugus Tugas Covid-19 saat itu memberikan rekomendasi Pilkada 2020 bisa digelar jika penegakan ketat protokol kesehatan dapat dilaksanakan.
AYO BACA : 7 Buku Ini Jadi Bacaan Wajib Calon Kepala Daerah dari PDI Perjuangan
"Itu artinya, kata kuncinya dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada 2020 ini yang perlu ditegakkan adalah disiplin protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan dan diawasi dengan ketat," ujarnya.
Guspardi juga menyoroti banyaknya calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) pada tanggal 4 - 6 September lalu.
Hal tersebut kemudian dievaluasi Komisi II bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada rapat kerja Kamis (10/9/2020) lalu. Dirinya berharap tren pandemi Covid-19 akan menurun menjelang hari pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang.
"Perlu juga kita melihat trennya ini, kalau sekarang ini kebetulan trennya sedang naik, mudah mudahan di Oktober dan November sudah melandai dan akhirnya bisa menurun," katanya.
Sebelumnya banyak desakan dari masyarakat untuk menunda Pilkada serentak 2020. Tak sedikit bakal calon yang terpapar corona, hingga menyebabkan klaster baru. Bahkan Presiden Joko Widodo pun mengingatkan bahaya klaster Pilkada, tanpa upaya menghentikannya sementara.
AYO BACA : KPU akan Larang Iklan Kampanye Pilkada di Media Sosial
Share this article
"Itu artinya, kata kuncinya dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada 2020 ini yang perlu ditegakkan adalah disiplin protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan dan diawasi dengan ketat," ujarnya.