Legislator DPR: Pasar Rakyat Butuh Solusi Aman di Tengah Wabah

TEBET, AYOJAKARTA.COM --  Dampak roda perekonomian yang terjadi di kalangan pedagang pasar tradisional atau pasar rakyat akibat pandemi COVID-19 hingga kini belum ada solusi tepat dan aman. 

Selain masyarakat yang memang tidak merasa aman ketika berbelanja di pasar, juga ada pasar-pasar tradisional yang merupakan pasar rakyat ditutup pemerintah untuk menjaga kemanan. 

Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, agar anggaran refocusing pemulihan ekonomi dapat menyelesaikan rakyat kecil yang berprofesi sebagai pedagang pasar. 

Solusi jualan daring atau metode pesan antar, tidak semua para pedagang kecil memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan. Akibatnya,  pendapatan para pedagang di pasar rakyat, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan di awal Mei 2020 terdapat penurunan omzet pedagang pasar rata-rata 39 persen karena sepinya pembeli selama COVID-19 di Indonesia.

"Belum lagi jika ada pedagang pasar yang terkena COVID-19, pasar rakyat akan ditutup dan akan menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19," kata Nevi dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).

Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta kepada pemerintah agar memberi perhatian yang lebih besar kepada pasar rakyat sehingga memiliki daya saing di tengah wabah COVID-19. 

Pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat di masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat,  sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 14 dan 15 UU 7/2014 tentang Perdagangan. Implementasi dari aturan ini menurutnya tidak boleh jadi hiasan saja, tapi perlu ada langkah konkrit untuk menyelamatkan pelaku usaha mikro, kecil agar mampu bertahan di tengah wabah. 

Program pemerintah untuk penyelamatan pedagang pasar, lanjut Nevi, menjadi dasar utama memastikan protokol kesehatan secara ketat agar tidak ada pedagang atau pengunjung yang terpapar COVID-19.  

Pemerintah harus memberikan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan box disinfektan, alat pencuci tangan beserta sabun atau hand sanitizer, masker atau face shield bagi pedagang, alat pengecekan suhu tubuh, pengaturan buka/tutup toko seperti dengan menggunakan skema ganjil genap, pengaturan jarak dan kapasitas orang yang hadir. 

Di samping menambah personil petugas agar protokol kesehatan secara ketat dapat dijalankan di pasar rakyat. Bayi hingga balita dan ibu hamil dilarang masuk pasar.

"Saya berharap relokasi anggaran penanganan wabah ini tujuannya adalah menyelamatkan rakyat kecil. Ke depannya, rencana pemerintah yang menghabiskan anggaran raksasa tetapi tidak mendesak seperti suntikan dana BUMN, mesti ditunda. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang efektif dan tepat sasaran bagi pedagang pasar rakyat, khususnya bagi mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19 harus diutamakan," terang Nevi, mengakhiri.