_1.jpg)
TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Diskusi ilmiah yang tadinya akan digelar Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ( UGM) berbuntut ancaman pembunuhan.
Ancaman pembunuhan yang menyasar panitia penyelenggara dan narasumber membuat rencana diskusi akademis itu batal digelar pada Jumat (29/5/2020) lalu.
Menanggapi makin maraknya teror terhadap pihak yang bersikap kritis terhadap pemerintah, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syahputra, memastikan situasi ini mencoreng muka Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AYO BACA : Diskusi Ilmiah Batal Karena Ancaman Pembunuhan, FH UGM Bela Mahasiswanya
Apalagi, ia mencatat, aksi teror terhadap kalangan akademisi bukan sekali terjadi dalam periode pemerintahan Jokowi.
"Ini sangat menodai pemerintahan Jokowi di periode kedua. Bahkan ini bukan kali pertama. Saat ramai kritik seleksi Capim KPK pun banyak aktivis dan akademisi mendapat teror," kata Dedi saat dihubungi Ayojakarta, Senin (1/6/2020).
Menurut Dedi, aparat penegak hukum seharusnya bergerak cepat mengungkap pelaku teror dari kasus-kasus itu. Kalau penegak hukum cepat bertindak, persepsi negatif publik terhadap pemerintahan Jokowi bisa diredam.
AYO BACA : Deretan Teror Jelang Diskusi di UGM, Keluarga Narahubung Diancam Dibunuh
"Andai tidak ada andil pemerintah di balik tetor dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat ini, pemerintah tetap harus membuktikan ketidakterlibatannya dengan mengusut persoalan ini hingga publik terang," ungkapnya.
"Akan sangat kontraproduktif jika publik meyakini rezim saat ini anti kritik, padahal banyak intelektual dan tokoh bangsa ada di kubu pemerintah," imbuhnya.
Jika tidak ada niat baik mengusut kasus-kasus teror kepada akademisi dan aktivis oposisi, publik akan menganggap ada peran pemerintah dalam aksi-aksi teror tersebut.
Dedi juga khawatir ada pihak yang memanfaatkan keadaan untuk membenturkan kelompok kritis dengan pemerintah.
"Negara harus berhasil meyakinkan semua elemen bangsa bahwa hak konstitusional warga negara di Indonesia masih dilindungi," tegasnya.
AYO BACA : Komentar Politikus Partai Demokrat Soal Pembubaran Diskusi di UGM
Share this article
Jika tidak ada niat baik mengusut kasus-kasus teror kepada akademisi dan aktivis oposisi, publik akan menganggap ada peran pemerintah dalam aksi-aksi teror tersebut.