Ini Pendapat Erick Thohir soal Politikus Masuk Jajaran BUMN

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, dirinya tak merasa menyalahi aturan terkait dengan adanya politikus yang masuk jajaran komisaris dan direksi BUMN.

AYO BACA : PT Adhi Karya Ajukan Permohonan Modal Rp3 Triliun untuk 2021

"Masalah figur yang masuk di jajaran komisaris, saya rasa semua ada alasan dan background. Dan yang dipastikan tidak salahi aturan jika ada figur misalnya Arif Budimanta tidak masuk DPP dan bekerja bantu kita. Jadi sah aja. Yang tidak boleh di Kementerian BUMN, menjabat DPP di partai jadi bukan sesuatu yang dilanggar," ujar Erick, seperti dikutip dari Suara.com, Sabtu (22/2/2020).

AYO BACA : Catat! Ini Daftar Harga Tiket Launching Tim dan Jersey Persija

Diketahui, beberapa politikus seperti Arif Budimanta ditunjuk menjadi Komisaris di Bank Mandiri. Selain itu, terdapat nama politikus PDIP Dwi Ria Latifa yang ditunjuk Komisaris Indenpenden di Bank BRl, dan politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Mantan Presiden Klub Inter Milan menuturkan, penunjukkan politisi itu bukan sebagai ajang bagi-bagi jabatan. Tapi, untuk mendukung program bersih-bersih Erick Thohir dengan mengawasi gerak-gerik direksi.

"Semua keputusan enggak ada yang sempurna, tapi yang dilihat sisi lain banyak figur support namanya bersih-bersih BUMN, transformasi BUMN tidak mungkin figur kaya Chandra Hamzah Chatib Basri mau gabung," jelasnya.

Erick pun meyakini dengan adanya figur-figur tersebut bisa membawa kinerja BUMN-BUMN sesuai dengan apa yang ia harapkan. "Mereka figur punya track record tadi, kita percaya dan saya minta tolong ada banyak legasi dan KPI dijalankan bersama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bayangkan saja kita ada target 12 , alhamdulilah 8 Selesai," tegas dia.

AYO BACA : Apresiasi Prestasi Atlet Angkat Besi, Pemerintah Siapkan Training Camp