JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang lobster dianggap hanya menguntungkan bagi satu pihak saja, yaitu pihak pengusaha.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritik orientasi tata kelola perikanan, khususnya, lobster, kepiting, dan juga rajungan di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo, hanya menguntungkan pengusaha.
Rapermen disiapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merevisi Permen KP No 56 tahun 2016 yang lebih memihak pada pembudidaya.
Sekjen Kiara, Susan Herawati mengatakan, signifikansi Rapermen tersebut sesungguhnya hanya berfokus pada pencabutan larangan ekspor benih lobster dan pengubahan ukuran minimal lobster, kepiting, dan rajungan yang menguntungkan pihak tertentu saja.
Usai pertemuan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan (KP2 KKP) pada Rabu (5/2/2020) pekan lalu, KKP)\ memberikan empat draf Rapermen KP.
Salah satu isi draf memuat rencana revisi Permen KP No. 56 tahun 2016. Dari sisi nomenklatur, Rapermen yang disusun oleh Edhy Prabowo ini bernama Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Sedangkan Permen 56 Tahun 2016 dinamai Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.
“Di dalam Rapermen yang disusun Edhy Prabowo, tak ada satu kata yang menyebut kata melarang menjual benih lobster. Ini artinya arah Rapermen sudah ketahuan ke mana,” ujar Susan.
Susan merincikan sejumlah perbedaan ketentuan yang mengatur ukuran lobster, kepiting, dan juga rajungan untuk ditangkap atau dikeluarkan dari perairan Indonesia.
Jika dalam Permen 56 Tahun 2016 ukuran lobster yang boleh ditangkap atau dikeluarkan hanya boleh di atas 8 cm/200 gram per ekor, maka dalam Rapermen ditetapkan di atas 6 cm atau 150 gram per ekor.
Permen 56 Tahun 2016 mengatur ukuran kepiting yang boleh ditangkap atau dikeluarkan hanya boleh di atas 15 cm/200 gram per ekor, maka dalam Rapermen ditetapkan di atas 12 cm atau 150 gram per ekor.
Selanjutnya, dalam Permen 56 Tahun 2016 ukuran rajungan yang boleh ditangkap atau dikeluarkan hanya boleh di atas 10 cm/60 gram per ekor, maka di dalam Rapermen ditetapkan di atas 10 cm atau 60 gram per ekor.
“Jika dilihat dari isinya, rancangan Permen ini tak punya signifikansi apa-apa kecuali pencabutan larangan ekspor benih lobster dan pengubahan ukuran minimal lobster, kepiting, dan rajungan. Dengan kata lain, aroma Permen ini mengekploitasi lobster, kepiting, dan rajungan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Susan.
Susan mendesak Edhy Prabowo untuk menghentikan rencana penerbitan Permen yang akan mencabut larangan ekspor lobster ini.
KKP diharapkan membangun sistem budidaya lobster atau penangkapan lobster yang berbasis masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan juga menguntungkan.
“Masuknya modal besar akan dipastikan menutup kemugkinan pembudidaya dari masyarakat yang umumnya bermodal kecil akan tumbang. Harusnya mereka yang mendapat dukungan dan perlindungan dari pemerintah,” pungkas Susan.
Share this article
Sekjen Kiara, Susan Herawati mengatakan, signifikansi Rapermen tersebut sesungguhnya hanya berfokus pada pencabutan larangan ekspor benih lobster dan pengubahan ukuran minimal lobster, kepiting, dan rajungan yang menguntungkan pihak tertentu saja.