Isla Unhas Sampaikan 8 Rekomendasi kepada Menteri Edhy Prabowo

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (DPP Isla Unhas) menyambangi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo, di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta Pusat.

Ada delapan butir rekomendasi yang disampaikan DPP Isla Unhas kepada Menteri Edhy dalam pertemuan yang digelar Senin (23/12/2019) kemarin. Salah satunya, terkait upaya menggenjot ekspor hasil-hasil sektor kelautan.

Ketua DPP Isla Unhas, Darwis Ismail yang memimpin rombongan membuka diskusi menyadari Indonesia terlalu lama menempatkan persoalan degradasi ekosistem laut sebagai tema utama pendekatan program.

“Padahal di balik itu, amat banyak potensi ril yang bisa dikembangkan dan memperoleh perhatian, seperti terumbu karang untuk wisata bahari, ikan karang sebagai target usaha budidaya dan ekspor, ikan pelagis seperti tuna, cakalang dan lain sebagainya,” tutur Darwis kepada Menteri Edhy.

Menurut dia, sumber daya laut adalah pengungkit ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil terutama di pulau perbatasan. Indikasi kegiatan illegal fishing yang melibatkan nelayan kecil, tak terlepas dari peran pemodal dan aparat oknum penegak hukum.

“Karenanya, upaya pemerintah untuk mendorong transformasi kapasitas ekonomi yang memberdayakan perlu didukung. Penegakan hukum harus dikedepankan agar iklim usaha menjadi sehat dan prospektif,” lanjutnya.

Menurut dia, kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang mengadopsi prinsip keberlanjutan, kedaulatan dalam pengelolaan, serta memberikan kesejahteraan perlu didukung.

“Isla Unhas akan berdiri bersama pemerintah untuk mempromosikan iklim usaha perikanan yang bertanggung jawab dan berorientasi ekonomi jangka panjang,” ujar Darwis.

Kondisi sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi yang cenderung merusak seharusnya dapat ditekan dengan bersama-sama mengawal program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui KKP.

“Isla Unhas akan menjadi mediator, fasilitator dalam mengakselerasi pembangunan kelautan dan perikanan,” lanjut Darwis.

Menurut Darwis, KKP membutuhkan dukungan multipihak dalam memanfaatkan potensi ekonomi, sosial dan geopolitik bangsa secara berkelanjutan. Guna mencapai hal tersebut, dibutuhkan SDM kelautan yang unggul.

“Kompetensi alumni yang bernaung di Isla Unhas sangat relevan karena memahami isu dan permasalahan kelautan saat ini, baik yang terkait ruang laut, perikanan tangkap, budidaya, riset dan sumber daya manusia,teknologi dan mitigasi kelautan, pengawasan laut dan garis pantai, serta investasi,” jelas Darwis.

Adapun delapan rekomendasi Isla Unhas kepada Menteri Edhy sebagai berikut:

Pertama, efektivitas layanan pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini diperlukan perizinan yang efektif dan tidak berbelit-belit, serta bebas pungli.

“Sehingga merangsang tumbuhnya usaha-usaha kelautan dan perikanan serta investasi,” katanya.

Kedua, revitalisasi perikanan sebagai lumbung pangan laut, peningkatan sarana prasarana pelabuhan, pabrik es dan cold storage, sistem pengemasan, sistem transportasi dan lainnya. Di samping itu juga menumbuhkan program konservasi untuk keberlanjutan ekosistem sumber daya ikan melalui sistem zonasi dan penguatan kearifan lokal.

Ketiga, menggalakkan program usaha budidaya yang berorientasi ekspor seperti Udang, tuna dan rumput laut. Kemudian, pembentukan BUMN khusus budidaya sebagai katalisator pertumbuhan usaha budidaya di masyarakat, meningkatkan produktivitas balai budidaya untuk menghasilkan benih dan biota bernilai ekonomi tinggi, serta mensinergikan balai-balai dengan kelompok usaha budidaya di masyarakat.

Keempat, peningkatan potensi pasar dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan, seperti membangun pasar ikan bertaraf internasional di tiga wilayah indonesia dan melakukan pameran produk olahan di negara-negara lain secara reguler.

“Membangun strategi kampanye budaya makan ikan secara kreatif dan inovatif di seluruh lapisan masyarakat dengan mensinergikan kearifan lokal. Membangun sistem berbasis IT untuk mendukung industri 4.0. Menggalakkan eksport komoditi laut bernilai tinggi,” sebut Darwis.

Kelima, peningkatan SDM kelautan unggul; perekrutan sumber daya kelautan di pusat dan daerah; peningkatan Kualitas Nelayan Melalui Program Sejuta Penyuluh; pembangunan sekolah SMK kelautan di daerah sentra nelayan; serta mendorong program kemitraan dengan perguruan tinggi yang berorientasi kelautan.

Keenam, penanganan illegal fishing. Penindakan illegal fishing harus tegas sesuai hukum yang berlaku, pemanfaatan kapal sitaan sebaiknya dihibahkan kepada kelompok nelayan,  perguruan tinggi sebagai sarana riset dan pelatihan, serta kelompok usaha wisata bahari.

Ketujuh, memperkuat sistem pengawasan perairan untuk menjaga kedaulatan dan sumber daya kelautan perikanan melalui penambahan armada kapal pengawasan dan teknologi pendukungnya. Isla Unhas mendorong pembangunan dan optimalisasi pos pengawasan dan pemantau di pulau-pulau terdepan. Termasuk, membangun jaringan pengawasan berbasis masyarakat yang melibatkan nelayan lokal sebagai satuan tugas (satgas) di wilayah pesisir. Mempercepat proses pendataan, pemberian nama, serta status hukum seluruh pulau khususnya di perbatasan.

Kedelapan, mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan mempercepat proses restrukturisasi birokrasi di lingkup KKP guna meningkatkan pelayanan, kinerja dan profesionalitas kementerian.

Menanggapi rekomendasi Isla Unhas tersebut, Menteri Edhy meminta dibuatkan model percontohan kegiatan yang berkaitan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bisa ditawarkan kepada KKP.

Dalam audiensi ini, Menteri Edhy  didampingi Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar, yang juga salah seorang anggota Isla Unhas.