JAKARTA SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Pembangunan infrastruktur kerakyatan akan tetap dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers yang diterima redaksi dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.
AYO BACA : Sejak 2015, Kementerian PUPR Sudah Salurkan Bantuan PSU untuk 119.695 Rumah Bersubsidi
Di samping melanjutkan pembangunan infrastruktur berskala besar seperti bendungan, irigasi, jembatan bentang panjang dan jalan tol, pembangunan infrastruktur kerakyatan juga tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Infrastruktur kerakyatan yang dimaksud Basuki antara lain jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, fasilitas air minum dan sanitasi.
AYO BACA : Tol Layang Jakarta-Cikampek II Segera Dioperasikan Sebelum Natal
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT), yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pembangunan Jembatan Gantung, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
“Program-program tersebut tesebar di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui skema pembiayaan. Salah satunya adalah program P3TGAI yang pada 2020 akan tersebar di 6.000 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 1,35 triliun melalui Ditjen Sumber Daya Air,” jelas Basuki.
Program PKT lain yang akan dilanjutkan Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga adalah pembangunan jembatan gantung penghubung antardesa yang terpisah sungai guna memperpendek akses warga masyarakat desa menuju sekolah, pasar, tempat kerja, kantor kelurahan atau kecamatan dan mempermudah akses silaturahmi antarwarga.
Pada tahun 2020, 148 unit jembatan gantung yang diprogramkan untuk dibangun. Semua tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan total anggaran sekitar Rp 527 miliar.
Untuk di Bidang Cipta Karya, Kementerian PUPR menganggarkan Rp 2 triliun untuk Program Infrastruktur Kerakyatan pada tahun 2020. Program ini terdiri dari program KOTAKU Rp 275 miliar dengan target 275 kelurahan, PISEW Rp 540 miliar dengan target 900 kecamatan, SANIMAS Rp 113 miliar dengan target 226 lokasi, PAMSIMAS Rp 699 miliar dengan target 2.967 desa, TPS3R Rp 86,4 miliar dengan target 144 lokasi, dan SPAM Perdesaan Padat Karya Rp 22 miliar dengan target 60 lokasi.
AYO BACA : Tangani Banjir Bandung Selatan, Kementerian PUPR Garap Cepat Infrastruktur Pengendali Air
Share this article
Infrastruktur kerakyatan yang dimaksud Basuki antara lain jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, fasilitas air minum dan sanitasi.