JAKARTA, AYOJAKARTA.COM — Presiden Jokowi memberikan teman kerja bagi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, untuk membantunya melaksanakan pekerjaan besar selama periode kedua menjabat Menteri PUPR.
Kemarin (Jumat 25/10/2019), Presiden melantik Wakil Menteri (Wamen) PUPR, John Wempi Wetipo, di Istana Negara, Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan, penunjukan atas putra asli Papua ini sebagai Wamen PUPR bertujuan mengawal pembangunan di Indonesia bagian Timur.
Dikutip dari siaran pers Biro Komunikasi Publik PUPR, John Wempi, mengungkapkan tiga hal penting yang Presiden Jokowi sampaikan kepada dirinya.
Pertama, agar melakukan pengawasan yang lebih baik untuk beberapa infrastruktur yang belum tuntas dikerjakan. Sehingga, penjabaran visi misi Presiden terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dituntaskan dan bisa dilanjutkan dengan program baru di periode 2019-2024.
Selain itu, menurut John, penunjukan dirinya sebagai Wakil Menteri PUPR terkait upaya memacu pertumbuhan pembangunan di wilayah Timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
“Ketiga, Bapak Presiden berpesan kepada saya yang mewakili masyarakat Papua,dapat memberi warna tersendiri di Kementerian PUPR, dan untuk bergandengan tangan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dari sisi infrastruktur. Presiden meminta agar infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan di Papua memang menjadi fokus Pemerintahan Jokowi sejak Kabinet Kerja 2014-2019. Tidak hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) secara umum, Kementerian PUPR membangun bendungan dan embung untuk mengatasi krisis air yang dialami beberapa provinsi seperti terlihat di Kaltim, NTT dan NTB.
Pembangunan kawasan perbatasan juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam empat tahun terakhir. Pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste di NTT sepanjang 176,2 Km telah rampung. Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 Km telah tembus 1.692 Km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 Km.
Selain konektivitas di perbatasan, Kementerian PUPR pada masa Kabinet Kerja telah menyelesaikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Aruk, Entikong dan Badau di Kalimantan, Wini, Motaain dan Motamasin di NTT dan Skouw di Papua.
Kementerian PUPR juga membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya, rumah susun dan PSU. Misalnya rumah khusus yang dibangun bagi penduduk di Asmat, para pengungsi eks Timtim di Belu dan rumah nelayan di berbagai wilayah.
Pembangunan kota-kota di luar Pulau Jawa juga untuk melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang telah membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh, lebih produktif, dan merata.
Fondasi bagi pembangunan Indonesiasentris, bukan jawasentris, terbukti dalam percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.
.jpg)
Share this article
Penunjukan dirinya sebagai Wakil Menteri PUPR terkait upaya memacu pertumbuhan pembangunan di wilayah Timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.