JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Salah satu poin kritik yang mengarah pada susunan Kabinet Indonesia Maju adalah terkait keterwakilan masyarakat Papua. Keterwakilan Papua di kabinet dianggap amat perlu untuk meredakan instabilitas keamanan di wilayah paling timur Indonesia itu.
Presiden Jokowi sendiri sudah membantah anggapan tidak ada perwakilan Papua dengan menyebut nama Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Namun, klaim Bahlil berasal dari Papua itu menjadi polemik. Bahlil memang bukan putra kelahiran Papua, tetapi besar di Fak-Fak, Papua Barat. Selain itu, status Bahlil bukan menteri melainkan pejabat setingkat menteri.
Kemarin, Presiden Jokowi berjanji akan ada satu lagi tokoh Papua di kabinetnya, namun hanya untuk posisi Wakil Menteri. Pernyataan itu ditanggapi Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing.
Menurut Emrus, sebelum diputuskan dan atau belum diumumkan, setidaknya ada dua pos kementerian yang sangat tepat dan strategis untuk diduduki wakil menteri dari Papua. Yaitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa PDTT).
Dia menjelaskan alasannya. Menurut dia, pengelolaan Indonesia harus dari persepektif keindonesiaan, berbasis kebersamaan dan gotong royong, karena itu harus mengandung representasi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dan dia yakin, sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas terbaik, baik dari sisi profesionalitas maupun integritas, sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia setelah 74 tahun RI merdeka. Penyebaran SDM berkualitas sudah menyebar.
"Sementara, kabinet ini cermin keindonesiaan karena itu komposisinya harus mencerminkan keindonesiaan dari berbagai aspek. Selain dari parpol, bisa sekaligus representasi wilayah dan profesionalitas," terangnya, saat diwawancara Ayojakarta, sesaat lalu (Jumat, 25/10/2019).
Kalau di masa pemerintahan Jokowi pada periode pertama representasi warga Papua adalah Menteri PPPA Yohana Yembise, maka hal serupa harus tampak pula di periode kedua. Ini sekaligus sebagai pertimbangan geopolitik.
"Orang papua sudsah banyak profesor doktor, jenderal bahkan tamatan terbaik dari luar negeri," tegasnya.
Lalu mengapa harus Wakil Menteri di Kementerian ESDM dan Kementerian Desa PDTT? Menurut pandangannya, dua posisi Wamen ini cocok dijabat orang Papua karena tingkat urgensinya.
Pertama, sumber daya alam dan mineral Indonesia sangat melimpah di Papua. Dari mulai tambang, perikanan, hutan, pariwisata sampai kekayaan alam di laut.
"Kekayaan ESDM kita banyak di sana (Papua). Saudara-saudara Papua bisa duduk di jabatan ini supaya ada yang tahu secara historis wilayah itu dan pendekatan budaya kepada masyarakat setempat jika ada masalah penambangan dan beliau tahu persis kearifan lokal di sana," terang Emrus.
Adapun Kementerian Desa PDTT, lanjut Emrus, karena masih banyak masyarakat Papua yang tinggal di desa-desa tertinggal di daerah pedalaman Papua.
"Bukankah di Papua masih banyak desa tertinggal, masih banyak saudara kita hidup sangat tradisional, belum memiliki sandang pangan dan papan memadai. Sangat tepat orang Papua ada di jabatan Wamen Kementerian Desa PDTTT," tuturnya.
"Saya sarankan ke Bapak Presiden, sebelum diumumkan dan diputuskan, supaya diberikan dua jabatan Wamen itu kepada warga Papua," harapnya.
Di kalangan wartawan terdengar kabar bahwa Presiden Jokowi sudah menyiapkan lebih dari 10 jabatan wakil menteri.
Informasi yang beredar, pelantikan diperkirakan berjalan hari ini di Istana Merdeka, Jakarta, setelah ibadah salat Jumat.
Share this article
Menurut Emrus, pengelolaan Indonesia harus dari persepektif keindonesiaan, berbasis kebersamaan dan gotong royong, karena itu harus mengandung representasi dari berbagai wilayah di Indonesia.