JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menetapkan sikap politiknya untuk beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin selama lima tahun ke depan.
Sikap politik itu dipilih PKS untuk menciptakan alam demokrasi yang sehat. Dengan demikian, PKS menjadi satu-satunya partai yang tegas menyatakan bakal berada di luar pemerintahan periode dua Presiden Jokowi.
"Demokrasi ini akan sehat kalau selalu ada kelompok yang punya jumlah kekuatan, kualitas dan kuantitas untuk kontrol pemerintahan," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, dalam diskusi bertema Teka-Teki Menteri dan Koalisi, di D’Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).
Menurut Mardani, sikap final PKS sebetulnya sudah bisa terlihat dari jauh hari lalu. PKS sebagai partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 tidak memiliki kesamaan pandangan politik dengan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin yang memenangkan Pilpres.
"Proposal pembangunan Indonesia versi Prabowo-Sandi berbeda dengan proposal Jokowi-Maruf. Sikap PKS tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi," jelasnya.
Saat ditanya apakah PKS mendapat undangan untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden beberapa waktu lalu, Mardani mengakui undangan itu ada. Tapi PKS memilih sikap berbeda dengan partai lain.
"Jadi PKS juga diajak untuk ketemu. Apakah ditawarkan (menteri), saya tidak tahu. Tapi intinya tidak usah ajak PKS, karena kami istiqomah di oposisi,” tekan Mardani.
Share this article
Sikap politik itu dipilih PKS untuk menciptakan alam demokrasi yang sehat.