Kementerian PUPR Desak BUJT Tingkatkan Layanan Rest Area dan Jalan Tol Berkelanjutan

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mendorong seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk dapat memenuhi dan meningkatkan pelayanan jalan tol dan rest area atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). 

Pelayanan itu sangat penting mengingat keberadaan rest area menjadi perhatian publik terutama pengguna jalan tol. Basuki juga meminta agar peningkatan pelayanan jalan tol tidak semata mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol. BUJT juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

"Kami menyakini dengan lingkungan jalan tol yang lebih baik, akan berkontribusi terhadap kenyamanan dan keselamatan dalam mengemudi di jalan tol, tidak hanya jalannya tetapi juga rest areanya,” kata Menteri Basuki dalam keterangan persnya. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Sudirman, mengatakan, untuk mendorong hal tersebut, Kementerian PUPR melakukan penilaian terhadap kualitas layanan jalan tol dan TIP di seluruh ruas jalan tol. Penilaian Pengelolaan Jalan Tol Berkelanjutan akan dilakukan terhadap 53 BUJT selama 1,5 bulan.

"Penilaian dilaksanakan pada minggu depan sampai 15 November 2019. Dalam penilaian tersebut akan dilakukan review, evaluasi pakar, dan uji lapangan, hasilnya akan diumumkan pada tanggal 3 Desember 2019 saat hari Bhakti PU," terangnya.

Penilaian jalan tol dan rest area berkelanjutan harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR 10/2014 dan Permen PUPR 12/2018, yakni terpenuhinya core function di ruas jalan tol seperti aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol. Kemudian terpenuhinya support function di rest area jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol (rest area), dan terpenuhinya fungsi kebutuhan pendukung dan pelengkap di rest area. 

"Dalam prinsip tersebut tentu pendekatannya harus memiliki Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol melampaui baik Infrastruktur Responsif Gender, peran serta masyarakat dan aspek sosial-budaya, serta ekonomi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan, nantinya jalan tol bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai etalase produk lokal dan pengembangan wilayah sekitarnya. Rest area juga diharapkan dapat memberi informasi tentang banyak hal seperti objek wisata. 

Dikatakannya, dalam memaksimalkan fungsi jalan tol melalui pengelolaan yang berkelanjutan, diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarkementerian seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perhubungan.

Sedangkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, mengatakan, gagasan dalam sustainability harus dikembangkan sebagai bagian dari  Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) jalan tol dan fasilitasnya. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari investasi dan bisnis jalan tol oleh BUJT sehingga BUJT tidak hanya mengoperasikan, namun juga memperhatikan pengelolaan sampah, lanskap yang bagus, lingkungan secara umum, dan pengarusutamakan gender, misalnya penyediaan toilet wanita maupun pria.

“Kita bekerjasama juga dengan Indonesia Infrastructure Finance, sebuah lembaga yang memberikan pembiayaan tentang infrastruktur. Saat ini lembaga tersebut sedang mengembangkan sebuah konsep green financing yang lebih ramah lingkungan. Harapan kita mereka yang menang akan mempunyai kesempatan memperoleh akses dana investasi tersebut,” ucapnya.