JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Aturan pemberian sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan publik seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB bahkan pendaftaran sekolah anak, dianggap tidak pantas dan bisa jadi bumerang buat Direksi BPJS Kesehatan.
Anggota Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Wendra Puji, mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindakan represif kepada peserta mandiri. Justru kebijakan itu menunjukkan manajemen BPJS Kesehatan sudah merugikan peserta.
"Apabila diterapkan dalam waktu dekat ini mengenai sanksi publik kepada peserta mandiri, justru dapat menimbulkan pertanyaan sebaliknya. Apakah defisit BPJS Kesehatan yang timbul saat ini dapat dikatakan suatu kondisi yang merugikan BPJS Kesehatan dan peserta itu sendiri?" ujar Wendra lewat siaran pers yang diterima Ayojakarta, Selasa (8/10/2019).
Kalau memang faktanya merugikan, dapat mengancam jabatan Direksi BPJS Kesehatan. Dia ingatkan, Pasal 34 huruf c pada UU BPJS Kesehatan menyatakan Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil.
"Bagaimanapun negara wajib menjamin jaminan sosial kepada warga negaranya sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 H," tegas Wendra.
Dia berharap manajemen BPJS Kesehatan lebih bijak menyikapi kesulitan finansial dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Jangan sampai kebijakan yang represif terhadap peserta menjadi serangan balik yang menambah karut marut BPJS Kesehatan.
"Apa enggak lebih baik manajemen BPJS Kesehatan fokus untuk mencapai target penerimaan pembayaran iuran yang katanya menjadi salah satu faktor defisit dan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit demi pencapaian kepesertaan semesta," gugat Wendra.
Komunitas Peduli BPJS Kesehatan merupakan komunitas yang terdiri dari gabungan para advokat yang aktif mengkritik kebijakan BPJS Kesehatan.
Kemarin, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
"Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS," kata Fachmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).
Dengan regulasi melalui instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.
Sehingga apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.
Share this article
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil.