JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Para pimpinan fraksi dan kelompok DPD dikabarkan telah mengajukan nama-nama calon pimpinan MPR RI 2019-2024.
Fraksi Demokrat mengusulkan Syarief Hasan, PDI Perjuangan mengusulkan Ahmad Basarah, PKB mengusulkan Jazilul Fawaid, PKS mengusulkan Hidayat Nur Wahid, PAN mengusulkan Zulkifli Hasan, Golkar mengusulkan Bambang Soesatyo, NasDem mengusulkan Lestari Moerdijat, Gerindra mengusulkan Ahmad Muzani, PPP mengusulkan Arsul Sani, dan DPD mengusulkan Fadel Muhammad.
Berarti, kini tinggal proses untuk menentukan Ketua MPR. Kabarnya, musyawarah sudah dimulai dari siang ini. Nama-nama kandidat Ketua MPR RI sudah mengerucut ke sejumlah tokoh. Sebut saja Bambang Soesatyo (Golkar), Ahmad Muzani (Gerindra) dan Fadel Muhammad (kelompok DPD RI).
Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing, mengatakan jangan sampai penentuan pimpinan MPR hari ini dilakukan melalui voting.
"Bila melalui voting, maka secara de facto Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berubah menjadi majelis pervotingan rakyat. Tentu ini tidak kita inginkan dan sangat jauh dari keluhuran budaya demokrasi ala ke-Indonesia-an kita. Jadi, penentuan pimpinan MPR-RI harus dan mutlak melalui proses musyawarah. Tidak ada pilihan lain," tegasnya, Kamis (3/10/2019).
Menurut dia, proses ini harus menjadi perhatian serius dari seluruh anggota MPR-RI. Sidang perdana penentuan paket pimpinan MPR hari ini sekaligus menjadi evaluasi awal dari seluruh rakyat Indonesia terhadap MPR periode 2019-2024,.
"Jika mereka politisi negarawan, penentuan paket pimpinan MPR RI harus melalui masyawarah. Sebaliknya, bila melalui voting, maka mereka lebih dekat sebagai politisi politikus yaitu orientasi utamanya memperoleh kekuasaan yang seolah mengabaikan bagaimana proses memperoleh kekuasaan itu sendiri," tambah Emrus.
Sebelumnya Emrus sudah menekankan bahwa alasan tidak boleh voting adalah marwah lembaga MPR terletak pada makna yang melekat pada institusi itu.
Bila penentuan pimpinan MPR-RI yang terjadi melalui voting, disadari atau tidak, maka mereka telah mereduksi hakikat mulia dibentuknya MPR sekaligus menunjukkan bahwa anggota MPR telah gagal melakukan peran utamanya yaitu musyawarah.
"Untuk itu, sebelum terlambat, tentukanlah paket pimpinan MPR RI hanya melalui musyawarah," harap Emrus.
.jpg)
Share this article
Sidang perdana penentuan paket pimpinan MPR hari ini sekaligus menjadi evaluasi awal dari seluruh rakyat Indonesia terhadap MPR periode 2019-2024,.