JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM--Koordinator Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar Rudolfus Jack Paskalis menekankan wacana percepatan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar merupakan wacana yang tidak konstitusional.
"Munas 2019 secara konstitusional akan dilaksanakan Desember 2019, sehingga kalau ada pihak yang dengan alasan tertentu mendorong percepatan munas bagi kami itu tidak berdasarkan konstitusi," kata Rudolfus dalam diskusi, di Jakarta, Selasa (30/7/2019).
AYO BACA : Bambang Soesatyo Setuju Munas DIgelar Usai Pelantikan Presiden
Rudolfus mengatakan munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi terkait situasi atau pun kondisi partai politik termasuk suksesi kepemimpinan Partai Golkar. Oleh karenanya penyelenggaraan munas harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Rudolfus menegaskan sebagai aktivis muda Golkar, pihaknya menginginkan tercipta narasi positif terhadap dinamika internal Golkar menuju pelaksanaan munas.
AYO BACA : 3 Tokoh Golkar Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Selanjutnya
Belakangan ini, kata dia, muncul beragam opini subjektif dan tidak rasional yang menyatakan kepemimpinan Airlangga Hartarto gagal. Menurutnya, opini itu merupakan hoaks.
"Opini itu hoaks. Karena mas Airlangga hanya dalam waktu satu setengah tahun, mampu mengonsolidasikan partai dan meraih kursi kedua terbesar di parlemen," kata dia.
Dia mengingatkan bahwa Airlangga memimpin Golkar ketika partai sedang mengalami tsunami politik setelah terjadi dualisme kepemimpinan dan kasus korupsi mantan Ketua Umum Setya Novanto.
Jaringan Aktivis Muda menginginkan seluruh pihak melihat secara objektif atas prestasi Airlangga Hartarto.
AYO BACA : Ketum Terpilih Ditentukan Waktu Pelaksanaan Munas Golkar
Share this article
Koordinator Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar Rudolfus Jack Paskalis menekankan wacana percepatan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar merupakan wacana yang tidak konstitusional.